Connect with us

Semarang

Stabilitas Ekonomi Makro Jateng dan DIY Terjaga Dengan Baik

Published

on

Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 3 Jawa Tengah dan DIY, Aman Santosa.

Jatengraya.id Semarang, – Ditengah dinamika perekonomian yang tidak kondusif di tahun 2019, patut di syukuri bahwa kinerja ekonomi di Jawa Tengah dan DIY masih terjaga dengan baik. Hal ini terbukti tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Jateng dan DIY tercatat maxing masing sebesar 5,41persen dan 6,60 persen lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yaitu sebesar 5,02 persen.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 3 Jawa Tengah dan DIY Aman Santosa mengatakan, hingga kini kredit di Jawa Tengah dan DIY mengalami pertumbuhan sebesar 7,05 persen dan 6,65 persen. Sedangkan DPK tumbuh masing-masing sebesar 6,99 persen dan 6,53 persen.

“Pertumbuhan kredit dan DPK di Jawa Tengah berada di atas pertumbuhan perbankan nasional yang tumbuh masing masing sebesar 6,08 persen dan 6,54 persen,”katanya dalam pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di Semarang, Selasa (12/1/2020).

Menurutnya, intermediasi perbankan di Jawa Tengah juga optimal, sebagaimana rasio LDR yang mencapai 97,47 persen. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa kondisi likuiditas di Jawa Tengah terjaga dengan baik.

“Jadi pangsa pembiayaan perbankan Syariah terhadap total kredit perbankan di Jawa Tengah dan DIY mencapai 6,83 persen dan 10,43 persen, sehingga lebih tinggi dibandingkan pangsa perbankan Syariah nasional yaitu 6,32 persen,” papar Aman.

Meski demikian, lanjut Aman, fungsi intermediasi perbankan Syariah Jawa Tengah juga telah optimal, yang tercermin dari rasio financing to deposit ratio (FDR) sebesar 97,22 persen.

“Penyaluran KUR di Jawa Tengah masih terbesar se-Indonesia, yaitu mencapai Rp 82,9 Triliun atau 17,53 persen dari KUR Nasional sebesar Rp 73,2 Triliun. Selain itu, pertumbuhan sangat menggembirakan yaitu mencapai 42,35 persen atau lebih tinggi dari pertumbuhan KUR nasional sebesar 41,97 persen, “tandasnya.

Mengenai upaya penguatan permasalahan BPR di Jawa Tengah dan DIY, menurutnya, masih menunjukkan hasil yang menggembirakan. Meski jumlah BPR yang modal intinya di bawah Rp 3 miliar menurun dari 60 BPR tahun 2018 menjadi 10 BPR akhir tahun 2019. Sedangkan jumlah BPR dengan modal inti di atas Rp 6 miliar meningkat sebanyak 30 BPR, yaitu dari 218 BPR tahun 2018 berubah menjadi 248 BPR tahun 2019.

“Di samping melalui Penambahan modal upaya penguatan industri BPR juga dilakukan melalui merger dan konsolidasi. Namun sejak 2015 hingga 2019 terdapat tujuh BPR yang melakukan merger menjadi tiga BPR, sedangkan dua BPR madih dalam proses,” tuturnya.

Dia menambahkan, OJK mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah telah sepakat melakukan merger 27 Badan Kredit Kecamatan (BKK) yang tersebut di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah menjadi satu BPR.

“BPR hasil merger ini akan memiliki total aset sekitar Rp 2,36 Triliun dan menjadi salah satu BPR terbesar se-Jawa Tengah (ke-2) atau salah satu BPR terbesar milik Pemda se-Indonesia (ke-2) dan salah satu a BPR terbesar se-Indonesia (ke-7). Oleh karena itu, OJK secara aktif memberikan dukungan dan pendampingan dalam proses merger ini, “pungkasnya.  (ini) 


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Semarang

Peredaran Narkoba Melibatkan Keluarga, dari Balik Lapas, Uang Disimpan di KUD

Published

on

BNNP Jawa Tengah membongkar praktik peredaran narkoba yang melibatkan satu keluarga yang tinggal di Jepara dan Yogyakarta. Dalam kasus tersebut para tersangka mempunyai peran masingmasing.

Jatengraya.id, Semarang – Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah membongkar praktik peredaran narkoba yang melibatkan satu keluarga yang tinggal di Jepara dan Yogyakarta. Dalam kasus tersebut para tersangka mempunyai peran masingmasing.

Muzaidin (43), narapidana yang masih menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IA Kedungpane Semarang berperan sebagai pengendali dan pengatur perputaran uang dari hasil menjual sabu-sabu dan ekstasi.

Sementara itu, Anam Muzayadah (30), adik perempuannya, dan Muhammad Hakimulloh (29), suaminya serta Muhammad Diki (23), putra Muzaidin yang kuliah di Yogyakarta berperan sebagai operator untuk melancarkan bisnis terlarang tersebut.

”Jadi uang hasil transaksi narkoba dialirkan oleh Muzaidi ke keluarganya di Jepara dan Jogja. Selanjutnya semua keluarga itulah yang mengatur, menimbun dan mengalirkan uang hasil transaksi tersebut,” ungkap Kepala BNNP Jateng Brigjen Benny Gunawan, saat konperensi Pers dengan awak media di kantornya, Jalan Madukoro Raya Semarang Barat, Selasa (18/2/2020).

Menurutnya, praktik terlarang tersebut terbongkar setelah pihaknya menangkap Anam di daerah Tahunan, Jepara pada Kamis (16/1/2020).
Dari penangkapan tersebut, petugas melakukan pengembangan hingga muncul nama Muzaidin, kakaknya, yang mendekam di Lapas Kelas IA Kedungpane Semarang.

“Anam mengaku, Muzaidin yang mengendalikan bisnis terlarang tersebut dari balik jeruji besi,” katanya.

Mendapat informasi itu, pihaknya, langsung melakukan penangkapan Muazidin yang berada di Lapas tersebut. ”Ini bukan pertama kalinya yang bersangkutan (Muzaidin) bermain (mengendalikan narkoba, tapi itu yang kedua kali,” ujarnya.

Muzaidin yang diperiksa lebih lanjut mengaku bahwa keluarga lain terlibat dan berkembang ke suami Anam atau adik iparnya, dan Muhammad Diki, anaknya.

Benny menjelaskan, keluarga ini cukup cerdik supaya aliran dana yang masuk sulit terpantau oleh regulator pemerintah, semacam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Bank Indonesia.

“Jadi mereka menyimpan uang hasil transaksi narkotika itu, di sejumlah Koperasi Unit Desa (KUD) di Jepara.,” ujarnya.

Caranya yang mereka gunakan, menurutnya, membuat tabungan simpanan KUD dan simpanan berjangka (deposito). Anam Muzayadah dan Muhammad Hakimulloh (29) masing-masing memiliki tabungan simpanan KUD.

”Para tersangka ini paham kalau aliran uang hasil pidana Narkotika, tidak akan termonitor oleh BI dan OJK jika disimpan di KUD,” jelasnya.
Sementara itu, Kasi Intel BNNPJateng Kunarto menambahkan, Muzaidin bukan orang baru dalam peredaran narkoba. Sebab, sudah dua kali berurusan dengan hukum terkait narkoba.

Semula, pada 2016 ditangkap Satresnarkoba Polres Jepara. Dalam kasus tersebut dia divonis 14 tahun penjara dan menjalani hukuman di Lapas Kelas IA Kedungpane Semarang. Selanjutnya , Februari 2019 ditangkap petugas BNNP Jateng karena mengendalikan barang terlarang tersebut di Lapas.

“Temuan terbarunya, Kunarto merinci, total sabu-sabu yang dijual dan dikendalikan Muzaidin dari Lapas ada sebanyak 250 gram.”

Sedangkan untuk jenis ekstasi sebanyak 250 butir. Dalam kasus ini Muzaidin dan keluarganya dijerat pasal 3 jo pasal 10, subsider pasal 4 jo pasal 10, lebih subsider pasal 5 ayat 1 jo pasal 10 UH RI Nomer 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU dengan ancaman penjara paling lama 20 tahun plus denda sebesar Rp 10 miliar. (ini)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Semarang

Rangkul Eks Napiter, Langkah Pemprov Jateng Tangkal Terorisme

Published

on

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah, Haerudin.

Jatengraya.id, Semarang – Penanggulangan radikalisme sebagai bibit dari terorisme mutlak membutuhkan sinergi dari seluruh pihak. Di Jawa Tengah, merangkul bekas napi teror menjadi salah satu program strategis.

Menurut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Haerudin, paham radikal adalah sikap yang mendambakan perubahan total dan revolusioner dengan menjungkirbalikan nilai-nilai yang ada secara drastis, lewat cara-cara kekerasan.

Selain itu, orang berpaham radikal memiliki ciri tertentu, seperti tak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain, bersifat eksklusif dan menganggap orang lain salah. Selain itu, radikalis cenderung menggunakan cara kekerasan untuk mencapai tujuan.

“Memiliki sikap dan pemahaman radikal saja tak mesti menjadikan seseorang menjadi teroris. Ada faktor lain yang bisa menjerumuskannya dalam jaringan terorisme, diantaranya faktor kemiskinan, pendidikan, ketidakadilan, atau merasa kecewa dengan pemerintah. Adapula faktor kulural dengan pemahaman keagamaan yang dangka, serta penafsiran kitab suci yang sempit dan leksikal,” ujarnya di Semarang, Rabu (19/2/2020).

Haerudin mengatakan, dari 10.925 narapidana yang kini ditahan di wilayah Jawa Tengah, sebanyak 223 diantaranya adalah napi teroris. Mereka tersebar di 45 lembaga pemasyarakatan. Jumlah napi teroris terbanyak, berada di Lapas Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan, Cilacap.
Di tahun 2019, ada 17 tersangka teroris yang diciduk oleh aparat keamanan. Mereka diamankan dari tempat berbeda, karena disinyalir memunyai hubungan dengan kelompok teroris.

“Mereka diamankan dari berbagai tempat. Ada yang ditangkap di Kota Semarang, Surakarta, Sragen, Jepara, Sukoharjo, Kudus, Grobogan dan Salatiga,” urainya.

Hardin menambahkan, strategi cegah tangkal radikalisme tidak mungkin hanya mengandalkan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Teroris), semata. Perlu upaya strategis dan sinergis, untuk menanggulanginya.

“Di Jawa Tengah, ada 127 eks napi teroris, agar mereka tak kembali ke jaringan teror kita rangkul kembali mereka. Melalui penguatam wawasan kebangsaan dan nasionalisme dan reintegrasi serta pemberdayaan, bagi bekas napi teroris,” ujarnya.

Namun demikian lanjut nya, program tersebut dilakukan dengan menggandeng instansi lain semisal Kemenag, Kemenkumham, MUI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Yayasan Prasasti Perdamaian serta Yayasan Gema Salam.

“Pola merangkul kembali eks napi teroris, sempat pula dilakukan oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Seperti pada momen silaturahmi Pemprov Jateng dengan bekas narapidana terorisme di Suara kata,” katanya.

Terakhir, upaya cegah tangkal juga dilakukan di kalangan anak muda. Hal itu penting, lantaran paparan radikalisme bisa menyasar lingkungan sekolah atau kampus. (ini)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Semarang

Percepatan Pembangunan Desa, Skripsi Mahasiswa Diganti Pengabdian di Desa

Published

on

Acara Rapat Kerja Percepatan Penyaluran Dana Desa di Holy Stadium, Grand Marina Bay Semarang, Selasa (18/2/2020).

Jatengraya.id, Semarang – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar memunculkan ide baru untuk mempercepat pembangunan desa. Bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Abdul Halim menginginkan agar skripsi tidak hanya menjadi satu-satunya syarat kelulusan, namun bisa diganti dengan pengabdian di desa-desa tertinggal.

Ide tersebut disampaikan Abdul Halim saat menghadiri acara Rapat Kerja Percepatan Penyaluran Dana Desa di Holy Stadium, Grand Marina Bay Semarang, Selasa (18/2/2020). Menurut dia, usulan itu sudah disampaikan kepada Kemendikbud dan disambut baik karena sejalan dengan program Kampus Merdeka yang dicanangkan Kemendikbud.

“Saya mengusulkan agar mahasiswa tidak hanya membuat skripsi sebagai persyaratan meraih predikat sarjana, gantinya skripsi, mahasiswa bisa mengabdi di desa untuk aplikasi ilmunya dan membantu desa semakin cepat berkembang,” katanya.

Usulan itu lanjut dia sudah ditindaklanjuti oleh Kemendikbud. Dalam waktu dekat, pihaknya akan mengumpulkan para rektor perguruan tinggi untuk merealisasikan program ini.

“Jadi nanti para kepala desa, bisa memanfaatkan program ini. Mahasiswa yang datang, bisa diajak berdiskusi untuk menyelesaikan masalah desa dan menyusun program-program pembangunan di desa,” tegasnya.

Ide tersebut disambut antusias oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Menurut dia, ide tersebut usulan yang sangat bagus, agar pembangunan di desa semakin cepat.

“Ini ide yang sangat bagus. Saya mendukung penuh ide ini karena desa memang butuh kaum-kaum cendekiawan untuk maju,” kata Ganjar.

Berbagai persoalan desa lanjut Ganjar bisa dikoordinasikan dengan sumber daya perguruan tinggi. Apabila seluruh desa dapat didampingi rutin dan berkelanjutan, maka semua pasti akan lebih mudah.

“Karena pasti berbasis risset, persoalan terumuskan dengan baik, perencanaan pembangunan baik dan berkelanjutan. Ini ide bagus, mahasiswa tidak hanya wajib membuat skripsi, namun pengabdian di desa itu bisa menjadi tugas akhir yang kongkret,” terangnya.

Di Jawa Tengah lanjut dia, potensi sumber daya pendidikan tinggi sangat besar. Beberapa perguruan tinggi sudah banyak berkecimpung dalam pembangunan di desa.

“Ada yang menggarap desa wisata, desa tangguh bencana dan lainnya. Dengan program ini, maka pendampingan masyarakat desa akan semakin sempurna,” tutupnya.

Dalam acara Rakor Percepatan Penyaluran Dana Desa tersebut juga dihadiri Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Astera Primanto, Direktur Pertamina, Nicke Widyawati dan jajaran tamu penting lainnya. Seluruh kepala desa, camat, bupati/wali kota juga hadir dalam acara tersebut. (ini)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending