Connect with us

Semarang

Nelayan Jateng Bakal Terima “Fish On” Permudah Menangkap Ikan

Published

on

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen beraudiensi terkait dengan aplikasi "Fish On".

Jatengraya.id, Semarang – Nelayan yang menggunakan kapal berukuran di bawah 10 gross ton di Provinsi Jawa Tengah bakal menerima bantuan berupa telepon seluler yang sudah terinstal aplikasi “Fish On” secara gratis dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman untuk mempermudah menangkap ikan di laut.

“Kami digandeng Kemenko Bidang Kemaritiman menjalankan Program Sejuta Nelayan Berdaulat akan membagikan aplikasi ‘Fish On’ bagi nelayan di Jateng,” kata Yazid Rahmanullah selaku perwakilan dari PT Daya Gagas Indonesia saat beraudiensi dengan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen di Semarang, Kamis (12/9/2019).

Ia menjelaskan bahwa melalui aplikasi “Fish On” yang tersambung dengan satelit oceanographic itu, para nelayan bisa langsung mengetahui lokasi berkumpulnya ikan sehingga akan lebih efektif dan hemat bahan bakar minyak (BBM) saat melaut.

Selain itu, terdapat pula fitur lelang ikan daring yang memungkinkan hasil tangkapan ikan nelayan mendapatkan pembeli dari seluruh Indonesia, bahkan dunia sehingga nelayan akan mendapatkan harga terbaik, dan konsumen mendapatkan harga lebih rendah.

Menurut dia, fitur tersebut sangat menguntungkan para nelayan karena mampu memotong rantai distribusi.

“Nantinya, nelayan di satu desa yang baru mampu menyewa kapal atau memiliki kapal di bawah 10 gross ton, rencananya diberikan ponsel gratis yang sudah terinstal aplikasi ‘Fish On’,” ujarnya.

Dalam aplikasi tersebut, lanjut dia, juga terdapat fitur “e-money” yang sudah berisikan modal melaut sebesar Rp1.000.000 yang dapat dicairkan melalui gerai “fishmart” yang harapannya dapat dikelola BUMDes, tujuannya, sekaligus untuk mengenalkan keuangan inklusi.

Kendati demikian, PT Daya Gagas Indonesia menyadari bahwa adanya transisi dari tradisional ke digital akan membutuhkan waktu.

Oleh karena itu, pihaknya sudah mengantisipasi dengan bekerja sama dengan Universitas Diponegoro, melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik, di mana para mahasiswa akan memberikan pendampingan dalam mengoperasikan alat maupun pengelolaan manajemen “fishmart”.

Wakil Gubernur Taj Yasin mengaku tertarik dengan program tersebut dan menginginkan agar segera diterapkan di beberapa daerah di Jawa Tengah, yang sebagian besar warganya berprofesi sebagai nelayan kecil.

Menurut Wagub yang akrab disapa Gus Yasin itu keberhasilan program dari Kemenko Bidang Kemaritiman ke depan bisa dijadikan contoh untuk kampung nelayan lain.

Untuk keperluan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan membantu data, daerah-daerah mana saja yang bisa diterapkan penggunaan aplikasi “Fish On”.

Gus Yasin juga meminta, apabila diluncurkan dapat dilaksanakan di desa penerima program dengan tujuan agar memudahkan sosialisasi karena akan menjadi perbincangan antarwarga. (wdn)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Semarang

Ganjar Kunjungi Hunian Sementara Kampun Jateng di Palu

Published

on

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Jatengraya.id, Semarang – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengunjungi Kampung Jateng yang menjadi hunian sementara bagi masyarakat korban bencana alam gempa bumi dan tsunami di Petobo Baru, Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (17/9/2019).

Kampung Jateng merupakan kawasan hunian sementara yang dibangun oleh pemerintah provinsi dan masyarakat Jawa Tengah di Petobo untuk korban gempa, dimana terdapat 100 kepala keluarga yang menempati lokasi tersebut.

“Waktu itu (pascabencana alam gempa bumi dan tsunami, red) teman-teman dari Jawa Tengah menyumbangkan tenaga pikiran dan material untuk saudara-saudara di sini. Waktu saya datang ini masih kosong kemudian dibangunlah Huntara dan Alhamdulilah sekarang sudah bisa dipakai,” kata Ganjar.

Ganjar mengungkapkan, saat ini Pemprov Sulawesi Tengah sedang menyelesaikan proses pembangunan hunian tetap untuk warga korban gempa dan tsunami.

Diharapkan, pembangunan hunian tetap yang dilakukan di daerah Tondo Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, segera rampung agar dapat segera ditempati.

“Lokasinya di sekitar Universitas Negeri, Universitas Tadulako. Semoga masyarakat bisa segera pindah ke sana,” ujarnya.

Selain ke Kampung Jateng, Ganjar juga melihat langsung puing-puing bangunan yang rusak akibat tsunami yang ada di bibir pantai Kota Palu.

Orang nomor satu di Jateng itu bahkan sempat termangu saat menyaksikan Masjid Apung yang sempat menjadi kebanggaan warga Kota Palu sebelum terjadi bencana dan bangunannya sekarang nampak tenggelam separuh.

“Kita doakan semoga proses pembenahan ini berjalan lancar,” kata politikus PDI Perjuangan itu.

Rencananya, dalam kunjungan kerjanya di Kota Palu, Ganjar akan meresmikan SD Negeri 2 Sirenja Tanjung Padang pada Rabu (18/9) yang merupakan bantuan warga Jateng. (wan)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Semarang

Mantan Wakil Bupati Pekalongan di Periksa Soal Korupsi RSUD Kraton

Published

on

Mantan Wakil Bupati Pekalongan Fadia Arafiq.

Jatengraya.id, Semarang – Mantan Wakil Bupati Pekalongan Fadia Arafiq diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana insentif manajerial RSUD Kraton Pekalongan.

Wakil bupati periode 2011-2016 tersebut, dimintai keterangan dengan terdakwa mantan Direktur RSUD Kraton Teguh Imanto dan mantan Wakil Direktur Agus Bambang Suryadana dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (17/9/2019) malam.

Dalam keterangannya, Fadia menegaskan tidak pernah menerima sepeser pun uang yang merupakan hak pegawai RSUD itu.

Ia membantah keterangan Kabag Keuangan RSUD Kraton Ryzki Tesa Malela dalam penyidikan perkara ini yang menyatakan dirinya menerima uang sebesar Rp30 juta.

“Tidak pernah terima. Bertemu saja hanya satu kali,” katanya dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Andi Astara itu.

Dalam kesaksiannya, Fadia juga mengungkapkan pengalamannya selama 5 tahun menjabat sebagai wakil bupati yang tidak pernah dilibatkan oleh Bupati Amat Antono dalam mengelola pemerintahan.

Ia mengaku hanya sebulan sekali mengikuti rapat bersama dinas-dinas.

Kemudian, dirinya juga mengaku sesekali ditugaskan untuk mewakili bupati, misal, di peresmian pasar.

“Pagi datang ke kantor, makan siang, lalu kalau jam pulang kantor ya pulang,” ungkapnya.

Fadia yang mengaku tidak mengerti soal pemerintahan itu juga tidak pernah menyampaikan protes ke bupati soal tidak adanya tugas yang harus dilakukannya itu. (ics)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Semarang

LPS Imbau Masyarakat Tidak Tergiur Bunga Bank Tinggi

Published

on

Sekretaris Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Muhamad Yusron.

Jatengraya.id, Semarang – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengimbau masyarakat tidak tergiur dengan suku bunga tinggi yang diberikan perbankan saat menyimpan uang maupun deposito di bank.

“Banyak nasabah yang tidak dapat menerima klaim karena bank tempat mereka menyimpan uang maupun deposito memiliki suku bunga yang tinggi, melebihi ketentuan LPS,” kata Sekretaris LPS Muhamad Yusron saat temu media di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (17/9/2019).

Ia menjelaskan bahwa suku bunga bank yang sesuai ketentuan LPS harus maksimal 6,75 persen untuk bank umum dan 9,25 persen untuk bank perkreditan rakyat.

LPS, kata dia, tidak akan membayarkan klaim jaminan simpanan di bank, jika suku bunga yang diberikan oleh bank melebihi ketentuan LPS sehingga masyarakat diimbau untuk lebih cermat memilih bank.

Yusron mengungkapkan hingga saat ini ada 99 bank bermasalah yang ditangani LPS dan akhirnya diputuskan untuk dilikuidasi.

Dari total bank yang dilikuidasi tersebut, total pinjaman mencapai Rp1,763 triliun dan yang dinyatakan layak bayar sekitar 82,81 persen atau Rp1,460 triliun, sedangkan yang tidak layak bayar mencapai 17,15 persen atau mencapai Rp302.350 miliar.

Menurut dia, rata-rata yang menjadi penyebab nasabah masuk dalam kategori tidak layak bayar LPS adalah ada indikasi praktik perbankan yang tidak sehat baik oleh pengurus maupun pemegang saham sehingga kinerja keuangan bank menjadi buruk karena suku bunga tidak memenuhi standar yang ditetapkan LPS.

“Selain itu, bank mempunyai kredit macet serta bisa juga karena data nasabah tidak masuk pembukuan bank,” ujarnya. (wan)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending