Connect with us

Semarang

Ganjar : Masyarakat Makin Mudah Mengadu ke Gubernurnya

Published

on

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Jatengraya.id, Semarang – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan bahwa masyarakat saat ini semakin mudah melaporkan dan mengadukan mengenai berbagai hal kepada dirinya melalui kanal-kanal pengaduan yang dibuka dengan memanfaatkan media sosial.

“Kanal-kanal pengaduan yang dibuka luas kepada masyarakat membuat mereka semakin mudah mengadu. Lapor sandal putus ke saya, laporan pacar hilang ya ke saya, semua dilaporkan ke gubernurnya,” kata Ganjar kepada peserta Diskusi Panel Pelayanan Publik, Lapor! Goes to Campuss di Gedung Prof Soedarto Universitas Diponegoro Semarang, Selasa (10/9/2019).

Orang nomor satu di Jateng itu mengaku banyak menerima laporan dari masyarakat melalui akun media sosial pribadinya dan masyarakat atau pelapor yang seolah tidak peduli apakah permasalahan yang dilaporkan tersebut apakah sesuai dengan kewenangan gubernur atau tidak.

Tidak cukup hanya itu, Ganjar juga memerintahkan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Jateng melakukan hal yang sama yakni membuka akses seluas-luasnya agar masyarakat mudah melalor atau mengadu.

“Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi, menyampaikan kritik dan saran kepada pemerintah hingga mengadukan permasalahan yang ditemuinya,” ujarnya.

Seluruh SKPD di Provinsi Jawa Tengah, kata Ganjar, sudah diwajibkan menggunakan media sosial untuk membuka kanal pengaduan masyarakat.

“Itu gratis dan gampang. Nah, tugas saya hanya CC (teruskan, red) saja ke akun SKPD tersebut, saya tunggu responnya dalam 1×24 jam,” katanya.

Politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan bahwa untuk mewujudkan layanan yang mudah, murah, cepat, dan tuntas bagi masyarakat memang bukan hal gampang.

Hal itu dirintis sejak 2013 dengan kanal pengaduan masyarakat “LaporGub!” di Provinsi Jawa Tengah yang kemudian berkembang secara bertahap.

Mulai dari kanal website LaporGub!, kemudian pada 2014 berkembang dengan adanya “SMS Laporgub!” dan “hotline laporgub” hingga pada 2019 ini sudah menjangkau aplikasi android “Laporgub!” serta media sosial, seperti instagram, facebook, serta twitter.

Menurut Ganjar, perkembangan penggunaan media sosial memang sangat membantu mempercepat penanganan pengaduan masyarakat di Jateng karena hanya dalam hitungan jam, pengaduan masyarakat dapat diselesaikan dengan baik dan tuntas.

Akibatnya, lanjut dia,masyarakat semakin dekat dengan pemerintah, birokrasi pun menjadi tambah kasual.

“Birokrasi digital dan birokrasi yang kasual berusaha kita wujudkan di Jawa Tengah, masyarakat bisa langsung mengadu kepada gubernurnya, tanpa bertemu secara formal. Cukup ‘nge-twit’ atau melalui kanal yang disediakan,” ujarnya.

Keseriusan Ganjar dalam pengembangan layanan pengaduan masyarakat pun dituangkan dalam Pergub Nomor 13 Tahun 2018 yang mengatur tentang pelaksanaan pengaduan masyarakat di Jawa Tengah.

Melalui Pergub tersebut dapat dipantau mengenai penanganan pengaduan masyarakat yang dilakukan SKPD dan data yang terekam dalam sistem memperlihatkan berapa laporan yang direspon dan tidak, serta akan menjadi dasar evaluasi terhadap SKPD yang bersangkutan.

Dian Ayu (20), mahasiswi Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Semarang (Unnes) mengaku telah mengikuti media sosial Ganjar Pranowo di twitter sejak 2016 karena dirinya sangat menyukai cara Gubernur Jateng mengoperasikan akun twitter-nya.

“Saya suka dengan cara Pak Ganjar menanggapi aduan di twitter-nya. Bahasanya ringan tapi pasti masalahnya selesai. Warganya bahagia deh,” katanya. (wan)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Semarang

Ganjar Kunjungi Hunian Sementara Kampun Jateng di Palu

Published

on

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Jatengraya.id, Semarang – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengunjungi Kampung Jateng yang menjadi hunian sementara bagi masyarakat korban bencana alam gempa bumi dan tsunami di Petobo Baru, Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (17/9/2019).

Kampung Jateng merupakan kawasan hunian sementara yang dibangun oleh pemerintah provinsi dan masyarakat Jawa Tengah di Petobo untuk korban gempa, dimana terdapat 100 kepala keluarga yang menempati lokasi tersebut.

“Waktu itu (pascabencana alam gempa bumi dan tsunami, red) teman-teman dari Jawa Tengah menyumbangkan tenaga pikiran dan material untuk saudara-saudara di sini. Waktu saya datang ini masih kosong kemudian dibangunlah Huntara dan Alhamdulilah sekarang sudah bisa dipakai,” kata Ganjar.

Ganjar mengungkapkan, saat ini Pemprov Sulawesi Tengah sedang menyelesaikan proses pembangunan hunian tetap untuk warga korban gempa dan tsunami.

Diharapkan, pembangunan hunian tetap yang dilakukan di daerah Tondo Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, segera rampung agar dapat segera ditempati.

“Lokasinya di sekitar Universitas Negeri, Universitas Tadulako. Semoga masyarakat bisa segera pindah ke sana,” ujarnya.

Selain ke Kampung Jateng, Ganjar juga melihat langsung puing-puing bangunan yang rusak akibat tsunami yang ada di bibir pantai Kota Palu.

Orang nomor satu di Jateng itu bahkan sempat termangu saat menyaksikan Masjid Apung yang sempat menjadi kebanggaan warga Kota Palu sebelum terjadi bencana dan bangunannya sekarang nampak tenggelam separuh.

“Kita doakan semoga proses pembenahan ini berjalan lancar,” kata politikus PDI Perjuangan itu.

Rencananya, dalam kunjungan kerjanya di Kota Palu, Ganjar akan meresmikan SD Negeri 2 Sirenja Tanjung Padang pada Rabu (18/9) yang merupakan bantuan warga Jateng. (wan)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Semarang

Mantan Wakil Bupati Pekalongan di Periksa Soal Korupsi RSUD Kraton

Published

on

Mantan Wakil Bupati Pekalongan Fadia Arafiq.

Jatengraya.id, Semarang – Mantan Wakil Bupati Pekalongan Fadia Arafiq diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana insentif manajerial RSUD Kraton Pekalongan.

Wakil bupati periode 2011-2016 tersebut, dimintai keterangan dengan terdakwa mantan Direktur RSUD Kraton Teguh Imanto dan mantan Wakil Direktur Agus Bambang Suryadana dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (17/9/2019) malam.

Dalam keterangannya, Fadia menegaskan tidak pernah menerima sepeser pun uang yang merupakan hak pegawai RSUD itu.

Ia membantah keterangan Kabag Keuangan RSUD Kraton Ryzki Tesa Malela dalam penyidikan perkara ini yang menyatakan dirinya menerima uang sebesar Rp30 juta.

“Tidak pernah terima. Bertemu saja hanya satu kali,” katanya dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Andi Astara itu.

Dalam kesaksiannya, Fadia juga mengungkapkan pengalamannya selama 5 tahun menjabat sebagai wakil bupati yang tidak pernah dilibatkan oleh Bupati Amat Antono dalam mengelola pemerintahan.

Ia mengaku hanya sebulan sekali mengikuti rapat bersama dinas-dinas.

Kemudian, dirinya juga mengaku sesekali ditugaskan untuk mewakili bupati, misal, di peresmian pasar.

“Pagi datang ke kantor, makan siang, lalu kalau jam pulang kantor ya pulang,” ungkapnya.

Fadia yang mengaku tidak mengerti soal pemerintahan itu juga tidak pernah menyampaikan protes ke bupati soal tidak adanya tugas yang harus dilakukannya itu. (ics)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Semarang

LPS Imbau Masyarakat Tidak Tergiur Bunga Bank Tinggi

Published

on

Sekretaris Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Muhamad Yusron.

Jatengraya.id, Semarang – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengimbau masyarakat tidak tergiur dengan suku bunga tinggi yang diberikan perbankan saat menyimpan uang maupun deposito di bank.

“Banyak nasabah yang tidak dapat menerima klaim karena bank tempat mereka menyimpan uang maupun deposito memiliki suku bunga yang tinggi, melebihi ketentuan LPS,” kata Sekretaris LPS Muhamad Yusron saat temu media di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (17/9/2019).

Ia menjelaskan bahwa suku bunga bank yang sesuai ketentuan LPS harus maksimal 6,75 persen untuk bank umum dan 9,25 persen untuk bank perkreditan rakyat.

LPS, kata dia, tidak akan membayarkan klaim jaminan simpanan di bank, jika suku bunga yang diberikan oleh bank melebihi ketentuan LPS sehingga masyarakat diimbau untuk lebih cermat memilih bank.

Yusron mengungkapkan hingga saat ini ada 99 bank bermasalah yang ditangani LPS dan akhirnya diputuskan untuk dilikuidasi.

Dari total bank yang dilikuidasi tersebut, total pinjaman mencapai Rp1,763 triliun dan yang dinyatakan layak bayar sekitar 82,81 persen atau Rp1,460 triliun, sedangkan yang tidak layak bayar mencapai 17,15 persen atau mencapai Rp302.350 miliar.

Menurut dia, rata-rata yang menjadi penyebab nasabah masuk dalam kategori tidak layak bayar LPS adalah ada indikasi praktik perbankan yang tidak sehat baik oleh pengurus maupun pemegang saham sehingga kinerja keuangan bank menjadi buruk karena suku bunga tidak memenuhi standar yang ditetapkan LPS.

“Selain itu, bank mempunyai kredit macet serta bisa juga karena data nasabah tidak masuk pembukuan bank,” ujarnya. (wan)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending