Connect with us

Kudus

Polres Kudus Ungkap Dua Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor

Published

on

Kapolres Kudus AKBP Saptono didampingi Waka Polres Kompol Billy Andha Hildiario Budiman dan Kasat Reskrim AKP Rismanto saat gelar perkara kasus pencurian kendaraan bermotor di Mapolres Kudus, Senin (9/9/2019).

Jatengraya.id, Kudus – Aparat Kepolisian Resor Kudus, Jawa Tengah, berhasil mengungkap dua kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di sejumlah lokasi di Kudus dengan jumlah barang bukti berupa empat unit sepeda motor.

Menurut Kapolres Kudus AKBP Saptono di Kudus, Senin (9/9/2019), kasus-kasus tersebut diungkap antara bulan Juni hingga September 2019.

Di antaranya, kasus pencurian yang terjadi di depan Kriting Resto di Desa Wergu Kulon, Kecamatan Kota, Kudus, di depan Masjid Kutuk, Kecamatan Undaan, Kudus dan kasus pemerasan di Jalan Desa Megawon, Kecamatan Jati, Kudus.

Kasus pencurian sepeda motor yang terbaru, pada 1 September 2019 di depan Kriting Resto dengan tersangka Supriyanto warga Desa Kaliwungu, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus dan barang bukti berupa sepeda motor vario bernopol K 3853 OK.

Pelaku yang kos di dekat Pasar Kliwon Kudus itu, awalnya berjalan kaki di jalan perkampungan dan ketika sampai di depan Kriting Resto melihat ada sepeda motor vario yang terparkir di trotoar tanpa dikunci setang.

Setelah memastikan tidak ada orang yang melihat, sepeda motor tersebut didorong hingga sampai di kos pelaku, kemudian memanggil ahli kunci untuk dibuatkan kunci duplikat.

Usai menerima laporan korban warga Desa Honggosoco, Kecamatan Jekulo, Kudus, akhirnya jajaran kepolisian melakukan penyelidikan.

Setelah pelaku ditangkap, akhirnya terungkap bahwa pelaku sudah beraksi di empat lokasi, yakni di depan Toko Amida Getas Pejaten, Kecamatan Jati, di depan rumah warga Getas Pejaten, serta di gudang material di Desa Getas Pejaten.

“Kejadian di tiga lokasi tersebut sekitar bulan Maret 2019 dan dua sepeda motor hasil pencurian berhasil ditemukan, sedangkan satu kendaraan masih belum ditemukan,” ujarnya.

Kasus selanjutnya, yakni pencurian sepeda motor di depan Masjid Kutuk dengan tersangka Satriyo warga Kota Semarang juga berhasil ditangkap beserta barang bukti sepeda motor.

Sementara kasus berikutnya, merupakan kasus pemerasan yang terjadi di Desa Megawon dengan tersangka Noval Eka warga Desa Tumpang Krasak, Kecamatan Jati, berhasil ditangkap beserta satu unit sepeda motor beat bernopol K 5955 IT dan sebuah telepon genggam milik korban bernama Ishaq warga Mlati Lor, Kecamatan Kota, Kudus.

Dalam menjalankan aksinya, Noval bersama temannya menggunakan bendo untuk mengancam korbannya.

Pelaku pencurian kendaraan bermotor dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara selama tujuh tahun, sedangkan pelaku pemerasan dijerat dengan pasal 368 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Tersangka pencurian sepeda motor di empat lokasi, Supriyanto mengakui mencuri untuk melunasi utang usai dirinya melangsungkan pernikahan.

Polres Kudus juga menyerahkan kendaraan bermotor kepada korbannya yang menjadi sasaran pencurian maupun pemerasan.

Pemilik kendaraan bermotor yang menerima penyerahan, yakni Ishaq dengan didampingi orang tuanya serta Puji Ningsih yang sepeda motornya hilang di depan Kriting Resto saat dipinjam adiknya.

Puji Ningsih juga memiliki nazar ketika motornya ditemukan akan memberikan 500 porsi lentog kepada polisi secara gratis. (adn)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Kudus

Proyek Gorong-Gorong di Kudus Diklaim Bisa Reduksi Banjir 60 Persen

Published

on

Sejumlah pekerja tengah menyelesaian pembuatan saluran drainase di Jalan Bakti, Kudus, Jawa Tengah, Senin (4/11/2019).

Jatengraya.id, Kudus – Pembangunan gorong-gorong atau saluran drainase secara serempak di 61 titik di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, diklaim mampu mereduksi potensi genangan banjir di daerah setempat setiap memasuki musim hujan hingga 60 persen.

“Dengan adanya pembangunan saluran drainase hingga 61 paket kegiatan, tentunya semakin mengurangi jalan yang belum dilengkapi saluran drainase,” kata Kepala Bidang Tata Bangunan dan Drainase Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kudus Harry Wibowo di Kudus, Senin (4/11/2019).

Ia mencatat hampir semua jalan pemerintah kabupaten sudah dilengkapi dengan saluran drainase.

Kalaupun masih ada jalan kabupaten yang belum ada saluran drainasenya, dia memperkirakan, hanya tersisa 25 persen.

Sementara total panjang jalan kabupaten di Kudus mencapai 600-an kilometer.

Untuk proyek pembangunan saluran drainase tahun ini jumlahnya mencapai 61 titik yang tersebar di sejumlah daerah di Kudus.

“Kami optimistis, dengan adanya saluran drainase yang baru maupun perbaikan saluran drainase yang lama bisa optimal dalam mengalirkan air hujan ke hilir,” ujarnya.

Ia mencontohkan pembangunan saluran drainase di Jalan Gondangmanis bisa mereduksi potensi genangan yang selama ini sering terjadi dan mengakibatkan jalan cepat rusak karena air bisa langsung mengalir melalui saluran drainase.

Hal terpenting agar saluran drainase tersebut tetap berfungsi optimal, kata dia, masyarakat juga turut menjaga agar tidak sembarangan membuang sampah maupun limbah rumah tangga.

“Saluran drainase hanya untuk menampung air hujan dan tidak boleh untuk tempat membuang sampah maupun limbah rumah tangga,” ujarnya.

Untuk jalan kabupaten yang belum dilengkapi saluran drainase, katanya, sedang diupayakan melalui anggaran kabupaten maupun usulan melalui provinsi.

Tahun 2019, kata dia, ada beberapa ruas jalan yang diusulkan untuk dilengkapi saluran drainase, seperti di Jalan Pramuka karena saluran drainasenya belum lengkap karena baru dibangun sebagian.

Ia berharap tahun mendatang akan didukung anggaran sehingga persentase jalan yang dilengkapi saluran drainase bisa semakin besar. (akh)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Kudus

Kudus Peroleh Tambahan Alokasi Pupuk Bersubsidi

Published

on

pupuk bersubsidi saat petani mulai mengawali musim tanam pertama cukup tersedia karena Kudus mendapat tambahan alokasi pupuk urea sebanyak 1.000 ton.

Jatengraya.id, Kudus – Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, memastikan pupuk bersubsidi saat petani mulai mengawali musim tanam pertama cukup tersedia karena Kudus mendapat tambahan alokasi pupuk urea sebanyak 1.000 ton.

“Awalnya, alokasi pupuk urea yang diterima Kudus sebanyak 7.093 ton. Akan tetapi, ada tambahan alokasi sebanyak 1.000 ton tentu semakin memberikan jaminan ketersediaan pupuk bersubsidi di Kudus pada awal MT pertama,” kata anggota Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Abdullah Muttaqin di Kudus, Rabu (2/20/2019).

Penambahan alokasi pupuk bersubsidi tersebut, kata dia, sesuai dengan surat keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kudus tentang Realokasi Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Kudus tahun 2016.

Untuk alokasi pupuk jenis lainnya, seperti SP36, ZA, dan organik masih tetap sama, sedangkan ada pengurangan untuk pupuk NPK.

Alokasi pupuk SP36 sebanyak 1.550 ton, ZA sebanyak 3.523 ton, dan organik sebanyak 2.300 ton.

“Khusus untuk pupuk NPK awalnya mendapatkan alokasi 6.443 ton, kemudian berkurang menjadi 6.350 ton,” ujarnya.

Dengan ketersediaan pupuk saat ini, kata dia, petani tidak perlu khawatir dengan ketersediaan pupuk bersubsidi karena alokasinya saat ini tersedia cukup banyak.

Ia mengatakan alokasi pupuk yang diterima sebelumnya disesuaikan dengan kebutuhan petani.

“Usulan alokasi pupuk bersubsidi juga sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) petani di Kabupaten Kudus,” ujarnya.

Dalam rangka mengantisipasi kelangkaan pupuk karena dugaan penjualan pupuk bersubsidi ke daerah lain, pengecer dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) membentuk grup whatsapp sehingga setiap ada penambahan alokasi pupuk bisa diketahui anggota grup. (adn)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Kudus

Bangun IPAL Komunal Limbah Tahu, Kudus Butuh Bantuan Pusat

Published

on

Kondisi air sungai di Desa Ngembalrejo, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah,

Jatengraya.id, Kudus – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus, Jawa Tengah, membutuhkan bantuan anggaran pemerintah pusat untuk pembangunan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) komunal guna mengatasi tingkat pencemaran limbah produksi tahu terhadap lingkungan sekitar yang hingga sekarang belum terselesaikan.

“Sebetulnya, kami sudah menawarkan kepada pengusaha tahu di dua desa, yakni Desa Karangbener dan Ngembalrejo, Kecamatan Bae, Kudus, untuk mengurangi pencemaran lingkungan dengan membuat IPAL,” kata Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus Agustinus Agung Karyanto di Kudus, Rabu (25/9/2019).

Menurut dia pembangunan IPAL tersebut merupakan satu-satunya solusi mengatasi tingkat pencemaran lingkungan yang mulai mendapatkan protes warga, terutama yang berdekatan dengan aliran sungai yang tercemar limbah tahu.

Hanya saja, lanjut dia, para pengusaha tahu keberatan dengan biaya pembuatan IPAL, kemudian digagas pembuatan IPAL komunal yang bisa dipakai bersama-sama.

Sebelumnya, kata dia, sudah ada kesepakatan para produsen tahu di Desa Karangbener untuk membangun IPAL, ternyata mereka keberatan karena biayanya cukup mahal.

Untuk itu, kata dia, mereka akan difasilitasi dalam pengajuan bantuan biaya pembangunan IPAL komunal kepada Kementerian PUPR, sedangkan Pemkab Kudus dipastikan tidak memiliki anggaran untuk itu.

Jika pengajuan bantuan disetujui, maka tanah yang akan dibangun IPAL harus tersedia terlebih dahulu.

Lahan yang memungkinkan dibangun IPAL komunal, kata dia, merupakan tanah desa sehingga perlu dijalin komunikasi dengan pemerintah desa setempat terkait penyediaan lahannya.

Protes warga terkait pencemaran limbah tahu sudah muncul sejak beberapa tahun terakhir, namun belum juga membuahkan hasil, sehingga warga kembali protes karena menimbulkan pencemaran berupa bau yang menyengat.

Terkait penegakan aturan, katanya, belum bisa dilakukan karena mereka masih berstatus industri rumahan yang belum berbadan hukum, sehingga kurang memahami terkait pencemaran lingkungan.

Dengan adanya IPAL komunal juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi gas alternatif, maka bisa mengurangi beban biaya pembelian gas untuk memasak. (adn)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending