Connect with us

Kudus

Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa Dugaan Penggelapan Uang Yayasan UMK

Published

on

Ketua Majelis Hakim Singgih Wahono.

Jatengraya.id, Kudus – Ketua Majelis Hakim Singgih Wahono menolak nota keberatan (eksepsi) secara keseluruhan dari kedua terdakwa kasus dugaan penggelapan keuangan Yayasan Pembina Universitas Muria Kudus dalam persidangan lanjutan di Pengadilan Negeri Kudus, Jawa Tengah, Senin (9/9/2019).

“Mengadili, satu menyatakan keberatan dari terdakwa I Lilik Riyanto dan terdakwa II Zamhuri tidak diterima. Dua memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 107/Pid.B/2019/PN Kds atas nama terdakwa I dan II, dan tiga menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir,” kata Singgih Wahono saat membacakan putusan sela di Pengadilan Negeri Kudus, Senin.

Karena keberatan terdakwa tidak diterima, maka pemeriksaan perkara tersebut harus dilanjutkan.

Terkait materi keberatan dari terdakwa I melakukan kekhilafan dalam membuat laporan keuangan dan terdakwa II tidak mempunyai kewenangan dalam membuat laporan keuangan, menurut majelis hakim hal tersebut sudah masuk dalam pokok perkara dan harus dibuktikan dengan menghadirkan saksi.

Sementara terkait surat dakwaan, majelis hakim berpendapat bahwa surat dakwaan berisi identitas lengkap dan telah menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b UU nomor 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dalam sidang dengan agenda putusan sela tersebut, Ketua Majelis Hakim Singgih Wahono didampingi dua hakim anggota, yakni Edwin Pudyono Mrwiyanto dan Dedi Ady Saputra.

Diketahui, jaksa mendakwa kedua terdakwa dengan pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (adn)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kudus

Proyek Gorong-Gorong di Kudus Diklaim Bisa Reduksi Banjir 60 Persen

Published

on

Sejumlah pekerja tengah menyelesaian pembuatan saluran drainase di Jalan Bakti, Kudus, Jawa Tengah, Senin (4/11/2019).

Jatengraya.id, Kudus – Pembangunan gorong-gorong atau saluran drainase secara serempak di 61 titik di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, diklaim mampu mereduksi potensi genangan banjir di daerah setempat setiap memasuki musim hujan hingga 60 persen.

“Dengan adanya pembangunan saluran drainase hingga 61 paket kegiatan, tentunya semakin mengurangi jalan yang belum dilengkapi saluran drainase,” kata Kepala Bidang Tata Bangunan dan Drainase Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kudus Harry Wibowo di Kudus, Senin (4/11/2019).

Ia mencatat hampir semua jalan pemerintah kabupaten sudah dilengkapi dengan saluran drainase.

Kalaupun masih ada jalan kabupaten yang belum ada saluran drainasenya, dia memperkirakan, hanya tersisa 25 persen.

Sementara total panjang jalan kabupaten di Kudus mencapai 600-an kilometer.

Untuk proyek pembangunan saluran drainase tahun ini jumlahnya mencapai 61 titik yang tersebar di sejumlah daerah di Kudus.

“Kami optimistis, dengan adanya saluran drainase yang baru maupun perbaikan saluran drainase yang lama bisa optimal dalam mengalirkan air hujan ke hilir,” ujarnya.

Ia mencontohkan pembangunan saluran drainase di Jalan Gondangmanis bisa mereduksi potensi genangan yang selama ini sering terjadi dan mengakibatkan jalan cepat rusak karena air bisa langsung mengalir melalui saluran drainase.

Hal terpenting agar saluran drainase tersebut tetap berfungsi optimal, kata dia, masyarakat juga turut menjaga agar tidak sembarangan membuang sampah maupun limbah rumah tangga.

“Saluran drainase hanya untuk menampung air hujan dan tidak boleh untuk tempat membuang sampah maupun limbah rumah tangga,” ujarnya.

Untuk jalan kabupaten yang belum dilengkapi saluran drainase, katanya, sedang diupayakan melalui anggaran kabupaten maupun usulan melalui provinsi.

Tahun 2019, kata dia, ada beberapa ruas jalan yang diusulkan untuk dilengkapi saluran drainase, seperti di Jalan Pramuka karena saluran drainasenya belum lengkap karena baru dibangun sebagian.

Ia berharap tahun mendatang akan didukung anggaran sehingga persentase jalan yang dilengkapi saluran drainase bisa semakin besar. (akh)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Kudus

Kudus Peroleh Tambahan Alokasi Pupuk Bersubsidi

Published

on

pupuk bersubsidi saat petani mulai mengawali musim tanam pertama cukup tersedia karena Kudus mendapat tambahan alokasi pupuk urea sebanyak 1.000 ton.

Jatengraya.id, Kudus – Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, memastikan pupuk bersubsidi saat petani mulai mengawali musim tanam pertama cukup tersedia karena Kudus mendapat tambahan alokasi pupuk urea sebanyak 1.000 ton.

“Awalnya, alokasi pupuk urea yang diterima Kudus sebanyak 7.093 ton. Akan tetapi, ada tambahan alokasi sebanyak 1.000 ton tentu semakin memberikan jaminan ketersediaan pupuk bersubsidi di Kudus pada awal MT pertama,” kata anggota Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Abdullah Muttaqin di Kudus, Rabu (2/20/2019).

Penambahan alokasi pupuk bersubsidi tersebut, kata dia, sesuai dengan surat keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kudus tentang Realokasi Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Kudus tahun 2016.

Untuk alokasi pupuk jenis lainnya, seperti SP36, ZA, dan organik masih tetap sama, sedangkan ada pengurangan untuk pupuk NPK.

Alokasi pupuk SP36 sebanyak 1.550 ton, ZA sebanyak 3.523 ton, dan organik sebanyak 2.300 ton.

“Khusus untuk pupuk NPK awalnya mendapatkan alokasi 6.443 ton, kemudian berkurang menjadi 6.350 ton,” ujarnya.

Dengan ketersediaan pupuk saat ini, kata dia, petani tidak perlu khawatir dengan ketersediaan pupuk bersubsidi karena alokasinya saat ini tersedia cukup banyak.

Ia mengatakan alokasi pupuk yang diterima sebelumnya disesuaikan dengan kebutuhan petani.

“Usulan alokasi pupuk bersubsidi juga sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) petani di Kabupaten Kudus,” ujarnya.

Dalam rangka mengantisipasi kelangkaan pupuk karena dugaan penjualan pupuk bersubsidi ke daerah lain, pengecer dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) membentuk grup whatsapp sehingga setiap ada penambahan alokasi pupuk bisa diketahui anggota grup. (adn)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Kudus

Bangun IPAL Komunal Limbah Tahu, Kudus Butuh Bantuan Pusat

Published

on

Kondisi air sungai di Desa Ngembalrejo, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah,

Jatengraya.id, Kudus – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus, Jawa Tengah, membutuhkan bantuan anggaran pemerintah pusat untuk pembangunan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) komunal guna mengatasi tingkat pencemaran limbah produksi tahu terhadap lingkungan sekitar yang hingga sekarang belum terselesaikan.

“Sebetulnya, kami sudah menawarkan kepada pengusaha tahu di dua desa, yakni Desa Karangbener dan Ngembalrejo, Kecamatan Bae, Kudus, untuk mengurangi pencemaran lingkungan dengan membuat IPAL,” kata Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus Agustinus Agung Karyanto di Kudus, Rabu (25/9/2019).

Menurut dia pembangunan IPAL tersebut merupakan satu-satunya solusi mengatasi tingkat pencemaran lingkungan yang mulai mendapatkan protes warga, terutama yang berdekatan dengan aliran sungai yang tercemar limbah tahu.

Hanya saja, lanjut dia, para pengusaha tahu keberatan dengan biaya pembuatan IPAL, kemudian digagas pembuatan IPAL komunal yang bisa dipakai bersama-sama.

Sebelumnya, kata dia, sudah ada kesepakatan para produsen tahu di Desa Karangbener untuk membangun IPAL, ternyata mereka keberatan karena biayanya cukup mahal.

Untuk itu, kata dia, mereka akan difasilitasi dalam pengajuan bantuan biaya pembangunan IPAL komunal kepada Kementerian PUPR, sedangkan Pemkab Kudus dipastikan tidak memiliki anggaran untuk itu.

Jika pengajuan bantuan disetujui, maka tanah yang akan dibangun IPAL harus tersedia terlebih dahulu.

Lahan yang memungkinkan dibangun IPAL komunal, kata dia, merupakan tanah desa sehingga perlu dijalin komunikasi dengan pemerintah desa setempat terkait penyediaan lahannya.

Protes warga terkait pencemaran limbah tahu sudah muncul sejak beberapa tahun terakhir, namun belum juga membuahkan hasil, sehingga warga kembali protes karena menimbulkan pencemaran berupa bau yang menyengat.

Terkait penegakan aturan, katanya, belum bisa dilakukan karena mereka masih berstatus industri rumahan yang belum berbadan hukum, sehingga kurang memahami terkait pencemaran lingkungan.

Dengan adanya IPAL komunal juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi gas alternatif, maka bisa mengurangi beban biaya pembelian gas untuk memasak. (adn)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending