Connect with us

Kudus

Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa Dugaan Penggelapan Uang Yayasan UMK

Published

on

Ketua Majelis Hakim Singgih Wahono.

Jatengraya.id, Kudus – Ketua Majelis Hakim Singgih Wahono menolak nota keberatan (eksepsi) secara keseluruhan dari kedua terdakwa kasus dugaan penggelapan keuangan Yayasan Pembina Universitas Muria Kudus dalam persidangan lanjutan di Pengadilan Negeri Kudus, Jawa Tengah, Senin (9/9/2019).

“Mengadili, satu menyatakan keberatan dari terdakwa I Lilik Riyanto dan terdakwa II Zamhuri tidak diterima. Dua memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 107/Pid.B/2019/PN Kds atas nama terdakwa I dan II, dan tiga menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir,” kata Singgih Wahono saat membacakan putusan sela di Pengadilan Negeri Kudus, Senin.

Karena keberatan terdakwa tidak diterima, maka pemeriksaan perkara tersebut harus dilanjutkan.

Terkait materi keberatan dari terdakwa I melakukan kekhilafan dalam membuat laporan keuangan dan terdakwa II tidak mempunyai kewenangan dalam membuat laporan keuangan, menurut majelis hakim hal tersebut sudah masuk dalam pokok perkara dan harus dibuktikan dengan menghadirkan saksi.

Sementara terkait surat dakwaan, majelis hakim berpendapat bahwa surat dakwaan berisi identitas lengkap dan telah menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b UU nomor 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dalam sidang dengan agenda putusan sela tersebut, Ketua Majelis Hakim Singgih Wahono didampingi dua hakim anggota, yakni Edwin Pudyono Mrwiyanto dan Dedi Ady Saputra.

Diketahui, jaksa mendakwa kedua terdakwa dengan pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (adn)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kudus

Pengusaha Rokok Kecil di Kudus Terima Kenaikan Tarif Cukai Rokok

Published

on

pengusaha rokok golongan kecil di Kabupaten Kudus menerima keputusan pemerintah menaikkan tarif CHT atau cukai rokok sebesar 23 persen pada 2020

Jatengraya.id, Kudus – Sejumlah pengusaha rokok golongan kecil di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menerima keputusan pemerintah menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok sebesar 23 persen pada 2020, meskipun akan berdampak pada peningkatan harga rokok di pasaran.

“Kami tidak bisa menolak atau protes, karena sudah diputuskan oleh pemerintah,” kata Pemilik Pabrik Rokok Rajan Nabadi Kudus Sutrisno di Kudus, Kamis (19/9/2019).

Sebagai perusahaan rokok golongan kecil, kata dia, hanya bisa mematuhi dan mengikuti kebijakan yang sudah diputuskan oleh pemerintah pusat.

Apalagi, lanjut dia, kenaikan tarif cukai rokok merupakan hal biasa karena sudah sering terjadi.

Hal terpenting, katanya, selama ada kenaikan tarif cukai rokok tidak diikuti dengan kenaikan harga bahan baku.

“Persoalan pemasaran, saya tetap siap agar rokok yang diproduksi tetap laku di pasaran,” ujarnya.

Ia juga memastikan tidak akan ada pengurangan karyawan karena bisa mempekerjakan orang-orang yang sudah tua merupakan kebanggaan tersendiri.

“Kasihan, jika mereka saya berhentikan sebagai pembuat rokok atau perapi rokok karena untuk beralih kerja juga sulit dengan usia mereka,” ujarnya.

Seharusnya, kata dia, pemerintah mengerti hal itu, bahwa perusahaan rokok kecil juga turut menciptakan lapangan kerja, kenapa justru selalu dipersulit. Sedangkan lapangan kerja di masyarakat juga tidak mudah, terutama untuk mereka yang sudah tua.

Ia justru mempertanyakan kebijakan pemerintah soal penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Surat Pemberitahuan Pajak Rokok (SPPR) yang dibuat sama dengan perusahaan rokok golongan besar, mengingat tingkat produksi rokok setiap tahunnya juga berbeda-beda.

“Ibarat uang saku yang diberikan anak yang masih sekolah, antara yang masih duduk di bangku SD dengan SMA disamakan, sedangkan kebutuhannya tentu berbeda-beda,” ujarnya.

Hal senada, juga diungkapkan pemilik PR Kembang Arum Kudus Peter Muhammad Farouk mengaku hanya bisa menerima keputusan pemerintah yang menaikkan tarif pita cukai rokok.

“Kalaupun protes hingga demo, dipastikan tidak ada manfaatnya karena tidak akan didengar pemerintah dan keputusan juga tidak akan berubah,” ujarnya.

Hal terpenting, kata dia, saat ada kenaikan pita cukai rokok yang berimbas pada harga jual eceran rokok tidak dibarengi dengan kenaikan harga bahan baku.

Ia memastikan usahanya tetap bisa berjalan, sedangkan 70-an karyawannya juga tetap bisa bekerja dengan tenang karena tidak berpengaruh pada tingkat produksinya.

Adanya kenaikan tarif pita cukai, diharapkan juga diimbangi dengan kinerja Bea Cukai dalam pengawasan dan pemberantasan rokok ilegal yang semakin meningkat.

Penindakan yang gencar dilakukan, tentunya akan membuat pemasok rokok ilegal di kawasan tertentu menjadi berkurang sehingga produsen rokok legal bisa menjadi alternatif konsumen yang sebelumnya mengonsumsi rokok ilegal. (adn)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Kudus

Wagub : Kenaikan Tarif Cukai Rokok Tidak Berdampak PHK

Published

on

Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen.

Jatengraya.id, Kudus – Wakil Gubenur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen memastikan kenaikan tarif pita cukai rokok tidak akan berdampak terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) massal buruh rokok.

“Pengusaha rokok juga akan memikirkan bagaimana pertumbuhan industrinya,” ujarnya ketika diminta tanggapannya atas kenaikan pita cukai rokok ditemui usai menghadiri Seminar Nasional bertema “Membangun Kabupaten/Kota yang Ramah Investasi di Hotel Gripta Kudus, Selasa (17/9/2019).

Ia berharap tidak perlu dibawa-bawa dengan mengaitkannya kemungkinan terjadinya PHK. Hingga kini, kata dia, dirinya juga tidak mendengar adanya PHK oleh Industri rokok.

“Nantinya tetap ada kajian. Saat ini menunggu kewenangan pemerintah pusat,” ujarnya.

Dalam seminar hari ini (17/9/2019), kata dia, ada masukkan dan saran dari UIN Kudus dan UMK serta Yayasan Dharma Bakti Lestari Lestari.

“Mereka merekomendasikan pertumbuhan dan perhatian terhadap industri rokok yang ada di Kudus,” ujarnya.

Nantinya, kata dia, akan merekomendasikannya kepada Pemerintah Pusat sehingga menjadi kajian yang utuh.

Pelaksana tugas Bupati Kudus Muhammad Hartopo mengungkapkan Kabupen Kudus merupakan daerah dengan potensi utamanya di bidang industri yang didukung oleh 80,83 persen dari sektor industri, meliputi industri pengolahan tembakau sebesar 73, 85 persen, dan industri pengolahan nontembakau 6,98 persen.

Kemudian, lanjut dia, sektor perdagangan 5,4 persen, sektor konstruksi 3,37 persen, pertanian, kehutanan, dan perikanan 2,26 persen.

“Kondisi tenaga kerja di Kudus rata-rata memiliki etos kerja lebih tinggi, siap melaksanakan pekerjaan dengan produktivitas tinggi serta loyal. Selain itu infrastruktur relatif baik, kondisi sosial politik juga kondusif, serta biaya tenaga kerja kompetitif,” terangnya. (adn)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Kudus

Lelang Tujuh Kendaraan Dinas, Pemkab Kudus Kantongi Rp545,29 juta

Published

on

mobil dinas yang hendak dilelang oleh Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

Jatengraya.id, Kudus – Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, berhasil melelang tujuh unit kendaraan dinas bekas pejabat di daerah setempat senilai Rp545,29 juta dari 10 unit kendaraan yang dilelang ulang.

“Jika sebelumnya dilelang dengan jumlah paket yang lebih banyak unit kendaraannya, maka lelang terakhir dibuat tiga paket masing-masing paket ada beberapa unit kendaraan,” kata Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus Eko Djumartono di Kudus, Senin (16/9/2019).

Selain itu, kata dia, nilai harga perkiraan sendiri (HPS) untuk setiap unit kendaraan juga berbeda dengan sebelumnya.

Jika sebelumnya, kata dia, nilai penawaran berdasarkan hasil nilai fisik dari Dinas Perhubungan Kudus dikalikan dengan aturan berdasarkan surat keputusan gubernur, untuk lelang terakhir berdasarkan hasil taksiran harga wajar di pasaran oleh Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) sehingga HPS lebih rendah dari sebelumnya.

Untuk paket pertama yang terdiri atas Nissan X-trail, sedan Toyota Altis dua unit dan Toyota Kijang dengan nilai HPS sebesar Rp232,524 juta, kemudian paket kedua terdiri atas Honda Civic tiga unit dengan HPS sebesar Rp282,769 juta, dan paket ketiga terdiri atas tiga unit Toyota Altis dengan HPS sebesar Rp235,84 juta.

Hasil lelang yang berlangsung akhir Agustus 2019, paket pertama laku Rp241,524 juta yang dibeli oleh salah satu pengusaha asal Kudus, sedangkan paket kedua laku Rp303,769 juta dibeli oleh warga Solo.

Dengan demikian, kata dia, Pemkab Kudus mendapatkan pemasukan dari hasil lelang tujuh unit kendaraan sebesar Rp545,293 juta.

“Kegiatan lelangnya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang,” ujarnya.

Jumlah unit kendaraan yang dilelang sebelumnya mencapai 20-an unit, dengan nilai HPS sebesar Rp1,58 miliar, namun tidak laku meskipun dilelang beberapa kali.

Jenis kendaraan yang dilelang tersebut, mulai dari sedan Altis, Honda Civic, Toyota Avanza, Nissan X-trail, Fortuner, satu unit kendaraan roda dua, serta Toyota Kijang.

Kendaraan yang dilelang tersebut, usianya sudah lebih dari lima tahun, sedangkan pejabat yang sebelumnya menggunakan kendaraan tersebut sudah ada kendaraan baru. Karena beberapa kali gagal lelang, akhirnya sebagian ada yang dipinjamkan kepada instansi lain untuk menunjang kegiatan operasional kantor. (adn)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending