Connect with us

Semarang

Ganjar Apresiasi Komitmen Perkindo Tidak Korupsi

Published

on

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat membuka Rakernas III Perkindo di Hotel Santika Premiere, Semarang, Kamis (5/9/2019).

Jatengraya.id, Semarang – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengapresiasi anggota dan pengurus Persatuan Konsultan Indonesia (Perkindo) yang berkomitmen untuk tidak melakukan berbagai tindak pidana korupsi dalam menjalankan profesinya.

“Saya sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan Perkindo dan komitmen antikorupsi yang ditunggu rakyat itu makin membuat para konsultan lebih bertanggung jawab, jujur, transparan serta akuntabel sehingga memiliki bargaining yang lebih baik,” kata Ganjar saat membuka Rakernas III Perkindo di Hotel Santika Premiere, Semarang, Kamis (5/9/2019).

Menurut Ganjar, dengan menjadi agen pemberantasan dan pencegahan korupsi, maka hasil pekerjaan para anggota Perkindo akan lebih bagus, berkualitas, serta awet.

Selain itu, efisiensi anggaran juga akan terjadi dan menjadi sesuatu yang progresif. “Perkindo ternyata sudah siap memasuki era kompetisi yang menuntut adaptasi, kompeten, serta tersertifikasi dengan membangun sumber daya manusia unggul,” ujarnya.

Ganjar juga berpesan agar anggota Perkindo mau melaporkan kalau ada pejabat aparatur sipil negara (ASN) atau ada kelompok kerja yang mencoba melakukan korupsi serta gratifikasi dalam meloloskan perusahaan tertentu saat proses lelang maupun pengerjaan.

“Nanti kita langsung panggil dan berhentikan bila terbukti,” tegasnya.

Ketua Umum Perkindo Catur Wibowo mengakui jika era revolusi industri 4.0 akan banyak membawa perubahan dengan segala konsekuensinya sehingga penyedia jasa harus meningkatkan daya adaptasi dan inovasi terhadap berbagai perubahan lingkungan ekonomi yang begitu cepat.

Ia menjelaskan bahwa tujuan Rakernas III Perkindo adalah pemperkuat dan memperluas pasar jasa konsultansi, memperjuangkan perwujudan keadilan dan kesetaraan dalam pengembangan jasa konsultansi, dan meningkatkan daya adaptasi serta inovasi di era revolusi industri 4.0.

Selain itu, juga untuk sinkronisasi antara keputusan Dewan Pengurus Pusat yang tertuang dalam rencana strategis dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan sebagai forum silaturahim dari seluruh anggota terkait dengan isu-isu mutakhir yang berkembang.

“Mengingat bahwa perkembangan regulasi maupun ketentuan dari pemerintah yang sedemikian cepat berubah dan dinamis maka perlu adanya konsolidasi internal yang intensif untuk merespon perubahan tersebut,” tuturnya. (wan)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Semarang

Ganjar Kunjungi Hunian Sementara Kampun Jateng di Palu

Published

on

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Jatengraya.id, Semarang – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengunjungi Kampung Jateng yang menjadi hunian sementara bagi masyarakat korban bencana alam gempa bumi dan tsunami di Petobo Baru, Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (17/9/2019).

Kampung Jateng merupakan kawasan hunian sementara yang dibangun oleh pemerintah provinsi dan masyarakat Jawa Tengah di Petobo untuk korban gempa, dimana terdapat 100 kepala keluarga yang menempati lokasi tersebut.

“Waktu itu (pascabencana alam gempa bumi dan tsunami, red) teman-teman dari Jawa Tengah menyumbangkan tenaga pikiran dan material untuk saudara-saudara di sini. Waktu saya datang ini masih kosong kemudian dibangunlah Huntara dan Alhamdulilah sekarang sudah bisa dipakai,” kata Ganjar.

Ganjar mengungkapkan, saat ini Pemprov Sulawesi Tengah sedang menyelesaikan proses pembangunan hunian tetap untuk warga korban gempa dan tsunami.

Diharapkan, pembangunan hunian tetap yang dilakukan di daerah Tondo Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, segera rampung agar dapat segera ditempati.

“Lokasinya di sekitar Universitas Negeri, Universitas Tadulako. Semoga masyarakat bisa segera pindah ke sana,” ujarnya.

Selain ke Kampung Jateng, Ganjar juga melihat langsung puing-puing bangunan yang rusak akibat tsunami yang ada di bibir pantai Kota Palu.

Orang nomor satu di Jateng itu bahkan sempat termangu saat menyaksikan Masjid Apung yang sempat menjadi kebanggaan warga Kota Palu sebelum terjadi bencana dan bangunannya sekarang nampak tenggelam separuh.

“Kita doakan semoga proses pembenahan ini berjalan lancar,” kata politikus PDI Perjuangan itu.

Rencananya, dalam kunjungan kerjanya di Kota Palu, Ganjar akan meresmikan SD Negeri 2 Sirenja Tanjung Padang pada Rabu (18/9) yang merupakan bantuan warga Jateng. (wan)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Semarang

Mantan Wakil Bupati Pekalongan di Periksa Soal Korupsi RSUD Kraton

Published

on

Mantan Wakil Bupati Pekalongan Fadia Arafiq.

Jatengraya.id, Semarang – Mantan Wakil Bupati Pekalongan Fadia Arafiq diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana insentif manajerial RSUD Kraton Pekalongan.

Wakil bupati periode 2011-2016 tersebut, dimintai keterangan dengan terdakwa mantan Direktur RSUD Kraton Teguh Imanto dan mantan Wakil Direktur Agus Bambang Suryadana dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (17/9/2019) malam.

Dalam keterangannya, Fadia menegaskan tidak pernah menerima sepeser pun uang yang merupakan hak pegawai RSUD itu.

Ia membantah keterangan Kabag Keuangan RSUD Kraton Ryzki Tesa Malela dalam penyidikan perkara ini yang menyatakan dirinya menerima uang sebesar Rp30 juta.

“Tidak pernah terima. Bertemu saja hanya satu kali,” katanya dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Andi Astara itu.

Dalam kesaksiannya, Fadia juga mengungkapkan pengalamannya selama 5 tahun menjabat sebagai wakil bupati yang tidak pernah dilibatkan oleh Bupati Amat Antono dalam mengelola pemerintahan.

Ia mengaku hanya sebulan sekali mengikuti rapat bersama dinas-dinas.

Kemudian, dirinya juga mengaku sesekali ditugaskan untuk mewakili bupati, misal, di peresmian pasar.

“Pagi datang ke kantor, makan siang, lalu kalau jam pulang kantor ya pulang,” ungkapnya.

Fadia yang mengaku tidak mengerti soal pemerintahan itu juga tidak pernah menyampaikan protes ke bupati soal tidak adanya tugas yang harus dilakukannya itu. (ics)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Semarang

LPS Imbau Masyarakat Tidak Tergiur Bunga Bank Tinggi

Published

on

Sekretaris Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Muhamad Yusron.

Jatengraya.id, Semarang – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengimbau masyarakat tidak tergiur dengan suku bunga tinggi yang diberikan perbankan saat menyimpan uang maupun deposito di bank.

“Banyak nasabah yang tidak dapat menerima klaim karena bank tempat mereka menyimpan uang maupun deposito memiliki suku bunga yang tinggi, melebihi ketentuan LPS,” kata Sekretaris LPS Muhamad Yusron saat temu media di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (17/9/2019).

Ia menjelaskan bahwa suku bunga bank yang sesuai ketentuan LPS harus maksimal 6,75 persen untuk bank umum dan 9,25 persen untuk bank perkreditan rakyat.

LPS, kata dia, tidak akan membayarkan klaim jaminan simpanan di bank, jika suku bunga yang diberikan oleh bank melebihi ketentuan LPS sehingga masyarakat diimbau untuk lebih cermat memilih bank.

Yusron mengungkapkan hingga saat ini ada 99 bank bermasalah yang ditangani LPS dan akhirnya diputuskan untuk dilikuidasi.

Dari total bank yang dilikuidasi tersebut, total pinjaman mencapai Rp1,763 triliun dan yang dinyatakan layak bayar sekitar 82,81 persen atau Rp1,460 triliun, sedangkan yang tidak layak bayar mencapai 17,15 persen atau mencapai Rp302.350 miliar.

Menurut dia, rata-rata yang menjadi penyebab nasabah masuk dalam kategori tidak layak bayar LPS adalah ada indikasi praktik perbankan yang tidak sehat baik oleh pengurus maupun pemegang saham sehingga kinerja keuangan bank menjadi buruk karena suku bunga tidak memenuhi standar yang ditetapkan LPS.

“Selain itu, bank mempunyai kredit macet serta bisa juga karena data nasabah tidak masuk pembukuan bank,” ujarnya. (wan)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending