Connect with us

Kudus

Petani Tembakau Lumajang Jajaki Kerja Sama Dengan Industri Rokok Kudus

Published

on

Puluhan petani tembakau dari Kabupaten Lumajang menjajaki peluang kerja sama dengan sejumlah produsen rokok di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, karena stok tembakau di Lumajang melimpah.

Jatengraya.co.id, Kudus – Puluhan petani tembakau dari Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, menjajaki peluang kerja sama dengan sejumlah produsen rokok di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, karena stok tembakau di Lumajang melimpah.

Petani tembakau dari Lumajang tersebut datang ke Kudus dengan didampingi pegawai Dinas Pertanian Kabupaten, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten, serta Bappeda Lumajang sambil membawa sampel produk tembakau yang dihasilkan para petani setempat.

“Jumlah petani tembakau yang kami ajak ke Kudus sebanyak 70 orang sambil membawa berbagai jenis tembakau. Mulai dari tembakau jenis lokal hingga jenis krosok dan rajang,” kata Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Imam Suyardi saat berkunjung ke Gedung Lingkungan Industri Kecil Industri Hasil Tembakau (LIK-IHT) Kudus, Kamis (5/9/2019).

Ia mengungkapkan luas lahan tanaman tembakau di Kabupaten Lumajang mencapai 1.800 hektare sehingga harus dicarikan terobosan untuk memasarkan tembakau petani setempat.

Di Kabupaten Lumajang, kata dia, tidak ada pabrik rokok besar, seperti halnya di Kabupaten Kudus sehingga harus dicoba untuk menawarkannya kepada pengusaha rokok di Kudus.

“Kami harus mencoba menjalin komunikasi dengan industri tembakau di Kudus. Siapa tahu ada kecocokan sehingga produksi tembakau di Lumajang semakin meningkat,” ujarnya.

Apalagi, lanjut dia, di Kabupaten Kudus juga tidak ada petani yang menanam tanaman tembakau.

Ia optimistis akan terjalin kerja sama mengingat ada respons positif dari para pengusaha rokok di Kudus serta Pemkab Kudus yang diwakili Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kudus.

Bahkan, lanjut dia, mereka juga bersedia untuk datang ke Lumajang untuk mengetahui kualitas tembakau yang dihasilkan petani.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kudus Bambang Tri Waluyo menyambut positif kunjungan Pemkab Lumajang bersama petani tembakau karena ingin menawarkan tembakau dari daerahnya.

“Industri rokok di Kudus tentunya sangat membutuhkan tembakau sebagai bahan baku utama membuat rokok, sehingga kami memfasilitasi petani Lumajang bertemu dengan industri rokok di Kudus,” ujarnya.

Hanya saja, kata Bambang, dirinya belum mengetahui data pasti kebutuhan industri rokok terhadap bahan baku tembakaunya.

Ia memperkirakan kebutuhan akan tembakau itu cukup besar mengingat jumlah pabrik rokok di Kudus juga mencapai 57 pabrik.

Turut hadir dalam pertemuan dengan petani tembakau tersebut, yakni dari PT Djarum, Apindo Kudus, PR Wido, dan PR Rajan Abadi.

“Pengusaha rokok di Kudus memang ada yang tertarik membeli tembakau dari petani Lumajang,” ujarnya. (adn)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Kudus

Pengusaha Rokok Kecil di Kudus Terima Kenaikan Tarif Cukai Rokok

Published

on

pengusaha rokok golongan kecil di Kabupaten Kudus menerima keputusan pemerintah menaikkan tarif CHT atau cukai rokok sebesar 23 persen pada 2020

Jatengraya.id, Kudus – Sejumlah pengusaha rokok golongan kecil di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menerima keputusan pemerintah menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok sebesar 23 persen pada 2020, meskipun akan berdampak pada peningkatan harga rokok di pasaran.

“Kami tidak bisa menolak atau protes, karena sudah diputuskan oleh pemerintah,” kata Pemilik Pabrik Rokok Rajan Nabadi Kudus Sutrisno di Kudus, Kamis (19/9/2019).

Sebagai perusahaan rokok golongan kecil, kata dia, hanya bisa mematuhi dan mengikuti kebijakan yang sudah diputuskan oleh pemerintah pusat.

Apalagi, lanjut dia, kenaikan tarif cukai rokok merupakan hal biasa karena sudah sering terjadi.

Hal terpenting, katanya, selama ada kenaikan tarif cukai rokok tidak diikuti dengan kenaikan harga bahan baku.

“Persoalan pemasaran, saya tetap siap agar rokok yang diproduksi tetap laku di pasaran,” ujarnya.

Ia juga memastikan tidak akan ada pengurangan karyawan karena bisa mempekerjakan orang-orang yang sudah tua merupakan kebanggaan tersendiri.

“Kasihan, jika mereka saya berhentikan sebagai pembuat rokok atau perapi rokok karena untuk beralih kerja juga sulit dengan usia mereka,” ujarnya.

Seharusnya, kata dia, pemerintah mengerti hal itu, bahwa perusahaan rokok kecil juga turut menciptakan lapangan kerja, kenapa justru selalu dipersulit. Sedangkan lapangan kerja di masyarakat juga tidak mudah, terutama untuk mereka yang sudah tua.

Ia justru mempertanyakan kebijakan pemerintah soal penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Surat Pemberitahuan Pajak Rokok (SPPR) yang dibuat sama dengan perusahaan rokok golongan besar, mengingat tingkat produksi rokok setiap tahunnya juga berbeda-beda.

“Ibarat uang saku yang diberikan anak yang masih sekolah, antara yang masih duduk di bangku SD dengan SMA disamakan, sedangkan kebutuhannya tentu berbeda-beda,” ujarnya.

Hal senada, juga diungkapkan pemilik PR Kembang Arum Kudus Peter Muhammad Farouk mengaku hanya bisa menerima keputusan pemerintah yang menaikkan tarif pita cukai rokok.

“Kalaupun protes hingga demo, dipastikan tidak ada manfaatnya karena tidak akan didengar pemerintah dan keputusan juga tidak akan berubah,” ujarnya.

Hal terpenting, kata dia, saat ada kenaikan pita cukai rokok yang berimbas pada harga jual eceran rokok tidak dibarengi dengan kenaikan harga bahan baku.

Ia memastikan usahanya tetap bisa berjalan, sedangkan 70-an karyawannya juga tetap bisa bekerja dengan tenang karena tidak berpengaruh pada tingkat produksinya.

Adanya kenaikan tarif pita cukai, diharapkan juga diimbangi dengan kinerja Bea Cukai dalam pengawasan dan pemberantasan rokok ilegal yang semakin meningkat.

Penindakan yang gencar dilakukan, tentunya akan membuat pemasok rokok ilegal di kawasan tertentu menjadi berkurang sehingga produsen rokok legal bisa menjadi alternatif konsumen yang sebelumnya mengonsumsi rokok ilegal. (adn)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Kudus

Wagub : Kenaikan Tarif Cukai Rokok Tidak Berdampak PHK

Published

on

Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen.

Jatengraya.id, Kudus – Wakil Gubenur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen memastikan kenaikan tarif pita cukai rokok tidak akan berdampak terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) massal buruh rokok.

“Pengusaha rokok juga akan memikirkan bagaimana pertumbuhan industrinya,” ujarnya ketika diminta tanggapannya atas kenaikan pita cukai rokok ditemui usai menghadiri Seminar Nasional bertema “Membangun Kabupaten/Kota yang Ramah Investasi di Hotel Gripta Kudus, Selasa (17/9/2019).

Ia berharap tidak perlu dibawa-bawa dengan mengaitkannya kemungkinan terjadinya PHK. Hingga kini, kata dia, dirinya juga tidak mendengar adanya PHK oleh Industri rokok.

“Nantinya tetap ada kajian. Saat ini menunggu kewenangan pemerintah pusat,” ujarnya.

Dalam seminar hari ini (17/9/2019), kata dia, ada masukkan dan saran dari UIN Kudus dan UMK serta Yayasan Dharma Bakti Lestari Lestari.

“Mereka merekomendasikan pertumbuhan dan perhatian terhadap industri rokok yang ada di Kudus,” ujarnya.

Nantinya, kata dia, akan merekomendasikannya kepada Pemerintah Pusat sehingga menjadi kajian yang utuh.

Pelaksana tugas Bupati Kudus Muhammad Hartopo mengungkapkan Kabupen Kudus merupakan daerah dengan potensi utamanya di bidang industri yang didukung oleh 80,83 persen dari sektor industri, meliputi industri pengolahan tembakau sebesar 73, 85 persen, dan industri pengolahan nontembakau 6,98 persen.

Kemudian, lanjut dia, sektor perdagangan 5,4 persen, sektor konstruksi 3,37 persen, pertanian, kehutanan, dan perikanan 2,26 persen.

“Kondisi tenaga kerja di Kudus rata-rata memiliki etos kerja lebih tinggi, siap melaksanakan pekerjaan dengan produktivitas tinggi serta loyal. Selain itu infrastruktur relatif baik, kondisi sosial politik juga kondusif, serta biaya tenaga kerja kompetitif,” terangnya. (adn)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Kudus

Lelang Tujuh Kendaraan Dinas, Pemkab Kudus Kantongi Rp545,29 juta

Published

on

mobil dinas yang hendak dilelang oleh Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

Jatengraya.id, Kudus – Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, berhasil melelang tujuh unit kendaraan dinas bekas pejabat di daerah setempat senilai Rp545,29 juta dari 10 unit kendaraan yang dilelang ulang.

“Jika sebelumnya dilelang dengan jumlah paket yang lebih banyak unit kendaraannya, maka lelang terakhir dibuat tiga paket masing-masing paket ada beberapa unit kendaraan,” kata Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus Eko Djumartono di Kudus, Senin (16/9/2019).

Selain itu, kata dia, nilai harga perkiraan sendiri (HPS) untuk setiap unit kendaraan juga berbeda dengan sebelumnya.

Jika sebelumnya, kata dia, nilai penawaran berdasarkan hasil nilai fisik dari Dinas Perhubungan Kudus dikalikan dengan aturan berdasarkan surat keputusan gubernur, untuk lelang terakhir berdasarkan hasil taksiran harga wajar di pasaran oleh Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) sehingga HPS lebih rendah dari sebelumnya.

Untuk paket pertama yang terdiri atas Nissan X-trail, sedan Toyota Altis dua unit dan Toyota Kijang dengan nilai HPS sebesar Rp232,524 juta, kemudian paket kedua terdiri atas Honda Civic tiga unit dengan HPS sebesar Rp282,769 juta, dan paket ketiga terdiri atas tiga unit Toyota Altis dengan HPS sebesar Rp235,84 juta.

Hasil lelang yang berlangsung akhir Agustus 2019, paket pertama laku Rp241,524 juta yang dibeli oleh salah satu pengusaha asal Kudus, sedangkan paket kedua laku Rp303,769 juta dibeli oleh warga Solo.

Dengan demikian, kata dia, Pemkab Kudus mendapatkan pemasukan dari hasil lelang tujuh unit kendaraan sebesar Rp545,293 juta.

“Kegiatan lelangnya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang,” ujarnya.

Jumlah unit kendaraan yang dilelang sebelumnya mencapai 20-an unit, dengan nilai HPS sebesar Rp1,58 miliar, namun tidak laku meskipun dilelang beberapa kali.

Jenis kendaraan yang dilelang tersebut, mulai dari sedan Altis, Honda Civic, Toyota Avanza, Nissan X-trail, Fortuner, satu unit kendaraan roda dua, serta Toyota Kijang.

Kendaraan yang dilelang tersebut, usianya sudah lebih dari lima tahun, sedangkan pejabat yang sebelumnya menggunakan kendaraan tersebut sudah ada kendaraan baru. Karena beberapa kali gagal lelang, akhirnya sebagian ada yang dipinjamkan kepada instansi lain untuk menunjang kegiatan operasional kantor. (adn)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending