Connect with us

HUKUM

Hakim Lasito Langsung Terima Putusan 4 Tahun Penjara

Published

on

Hakim Lasito menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (3/9/2019).

Jatengraya.id, Semarang – Hakim nonaktif Pengadilan Negeri Semarang Lasito langsung menerima hukuman 4 tahun penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor Semarang dalam kasus pemberian suap dari Bupati Jepara Ahmad Marzuqi.

Sikap tersebut disampaikan Lasito dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (3/9/2019), yang dipimpin Hakim Ketua Aloysius Priharnoto Bayuaji. Dia tanpa berkonsultasi dengan penasihat hukumnya.

“Saya menerima,” kata Lasito singkat.

Sementara itu, jaksa penuntut umum menyatakan masih pikir-pikir.

Dalam sidang tersebut, Lasito dijatuhi hukum 4 tahun penjara dan denda Rp400 juta. Hukuman tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa selama 5 tahun penjara.

Usai sidang, Lasito menyatakan ikhlas dengan putusan yang dijatuhkan tersebut.

Namun, dia mengaku kecewa karena dirinya sendiri yang harus menanggung hukuman dalam perkara ini.

Semestinya, kata dia, mantan Ketua PN Semarang Purwobo Edi Santosa yang terkait dengan perkara ini juga dihukum.

“Kalau saya sendiri yang menerima hukuman tentu tidak adil,” kata Lasito. (ics)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HUKUM

Bupati Marzuqi Penyuap Hakim Lasito di Hukum 3 Tahun Penjara

Published

on

Bupati Nonaktif Jepara Ahmad Marzuqi.

Jatengraya.id, Semarang – Bupati Nonaktif Jepara Ahmad Marzuqi dijatuhi hukuman 3 tahun penjara atas kasus suap terhadap hakim PN Semarang.

Putusan yang dibacakan Hakim Ketua Aloysius Priharnoto Bayuaji dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (3/9/2019), lebih rendah dari tuntutan jaksa selama 4 tahun penjara.

Selain hukuman badan, hakim juga menjatuhkan putusan berupa denda sebesar Rp400 juta yang jika tidak dibayarkan maka akan diganti dengan kurungan selama 3 bulan.

“Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” katanya.

Marzuqi dinilai terbukti memberikan Rp500 juta dan 16 ribu dolar AS kepada Hakim Lasito yang mengadili perkara praperadilan yang diajukannya.

Uang tersebut diberikan dengan maksud agar hakim mengabulkan permohonan praperadilan atas status tersangkanya dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan keuangan untuk partai politik di Jepara.

Dalam putusannya, hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun sejak terdakwa selesai menjalani masa hukumannya.

Atas putusan tersebut, baik terdakwa maupun jaksa penuntut umum sama-sama menyatakan pikir-pikir. (ics)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Hakim Tolak Nyatakan Mantan Ketua PN Semarang Terlibat Suap Bupati

Published

on

Hakim Lasito berkonsultasi dengan penasihat hukumnya usai sidang putusan di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (3/9/2019).

Jatengraya.id, Semarang – Majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang yang menyidangkan kasus suap Bupati Jepara terhadap hakim PN Semarang menolak permintaan agar menetapkan mantan Ketua PN Semarang Purwono Edi Santosa sebagai pelaku yang terlibat dalam perkara itu.

Hal tersebut disampaikan Hakim Ketua Aloysius Priharnoto Bayuaji dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (3/9/2019), dengan agenda pembacaan putusan atas terdakwa Hakim Lasito.

Menurut hakim, dakwaan jaksa terhadap terdakwa Lasito tidak menyertakan di-juncto-kan dengan pasal 55 KUHP.

“Oleh karenanya permintaan terdakwa tersebut haruslah ditolak,” katanya.

Dalam sidang tersebut, Lasito dijatuhi hukum 4 tahun penjara dan denda Rp400 juta. Hukuman tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa selama 5 tahun penjara.

Sementara itu usai sidang, Jaksa Penuntut Umum Wawan Yunarwanto mengatakan fakta dalam persidangan terungkap tentang dugaan keterlibatan mantan Ketua PN Semarang.

“Termasuk dalam analisa yuridis tuntutan yang kami sampaikan,” katanya.

Menurut dia, KPK tidak akan berhenti pada putusan terhadap Lasito dan Bupati Jepara Ahmad Marzuqi ini.

“Akan kami dalami lagi. Inikan baru satu bukti keterangan dari Lasito,” katanya. (ics)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Bowo Sidik Terima Rp 7,8 Miliar untuk “Nyaleg” di Jateng

Published

on

Politikus Golkar Bowo Sidik Pangarso menjalani sidang pembacaan dakwaan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Jatengraya.id, Jakarta – Politikus Golkar Bowo Sidik Pangarso didakwa menerima gratifikasi Rp7,8 miliar dengan rincian 700 ribu dolar Singapura (sekitar Rp7,2 miliar) dan Rp600 juta yang digunakan untuk “nyaleg” atau membiayai kampanye sebagai calon anggota DPR dari Jawa Tengah.

“Terdakwa Bowo Sidik Pangarso selaku penyelenggara negara menerima gratifikasi berupa uang tunai sejumlah 250 ribu dolar Singapura, 200 ribu dolar Singapura, 200 ribu dolar Singapura, 50 ribu dolar Singapura, Rp600 juta yang berhubungan dengan jabatannya sebagai wakil ketua Komisi VI DPR dan anggota badan anggaran DPR,” kata jaksa penuntut umum (JPU) KPK Ikhsan Fernandi di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Pada 29 Maret 2019, KPK melakukan penangkapan terhadap Bowo Sidik dan penggeledahan di kantor milik Bowo yaitu PT Inersia AMpak Engineers dan menemukan uang tunai sebear Rp8.000.300.000 dalam pecahan Rp20 ribu dalam 400.015 amplop putih yang ditempatkan di 4 ribu kotak amplop yang disimpan dalam 81 kardus dan 2 kontainer plastik warna oranye.

Uang tersebut berasal dari penukaran mata uang dolar Singapura karena jabatannya sebagai anggota Komisi VI dan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR dengan rincian:

Pertama, pada sekitar awal 2016 Bowo menerima 250 ribu dolar Singapura karena mengusulkan kabupaten Kepulaan Meranti mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik APBN 2016.

Kedua, pada sekitar tahun 2016 Bowo menerima 50 ribu dolar Singapura saat mengikuti acara musyawarah nasional (munas) Partai Golkar di Denpasar Bali untuk pemilihan ketua umum Partai Golkar periode 2016-2019.

Ketiga, pada 26 Juli 2017 Bowo menerima uang tunai sejumlah 200 ribu dolar Singapura dalam kedudukannya sebagai Wakil Ketua Komisi VI DPR yang sedang membahas Peraturan Menteri Perdagangan tentang Gula Rafinasi (Perdagangan Gula Kristal Rafinasi melalui Pasar Lelang Komoditas)

Keempat, pada 22 Agustus 2017 Bowo menerima uang sejumlah 200 ribu dolar Singapura di restoran Angus House Plaza Senawan dalam kedudukannya selaku wakil ketua Komisi VI DPR RI yang bermitra dengan PT PLN yang merupakan BUMN.

Bowo lalu menyimpan uang senilai total 700 ribu dolar Singapura itu dalam kemara pakaian kamar pribadinya di Cilandak Timur, Jakarta Selatan.

Lalu pada awal 2019 Bowo meminta bantuan Ayi Paryana menukarkan uang sejumlah 693.000 ribu dolar SIngapura ke dalam mata uang rupiah secara bertahap sehingga totalnya mencapai Rp7,189 miliar (dengan kurs Rp10.410/dolar Singapura).

Bowo juga mengirimkan uang yang sudah diterima dari PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) kepada Ayi Paryana sebesar RP840 juta sehingga total uang yang diserahkan Bowo kepada Ayi Paryana adalah sebesar Rp8,029 miliar.

Selain didakwa menerima gratifikasi, Bowo juga didakwa menerima suap dari General Manager Komersial PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Asty Winasty dan Dirut PT HTK Taufik Agustono senilai 163.733 dolar AS dan Rp311.022.932 serta suap dari Direktur Utama PT Ardila Insan Sejahtera Lamidi Jimat sebesar Rp300 juta.

Atas perbuatannya, Bowo didakwa berdasarkan pasal 12 huruf a atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman penjara minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup dan denda minimal Rp200 juta maksimal Rp1 miliar.

Selanjutnya pasal 12 B UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

“Nanti di persidangan kita buktikan semua ya Pak,” kata Bowo singkat seusai pembacaan dakwaan.

Sidang dilanjutkan pada 21 Agustus 2019 dengan agenda pemeriksaan saksi. (dln)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending