Connect with us

HUKUM

Empat Lokasi di Semarang Digeledah Kasus Suap Perkara Kejati DKI

Published

on

KPK menggeledah empat lokasi di Semarang, Jawa Tengah, dalam penyidikan kasus suap terkait penanganan perkara di Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.

Jatengraya.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah empat lokasi di Semarang, Jawa Tengah, dalam penyidikan kasus suap terkait penanganan perkara di Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.

“Dalam kasus dugaan suap terkait penanganan perkara di Kejati DKI Jakarta, dalam dua hari ini KPK melakukan penggeledahan di sejumlah tempat di Jawa Tengah,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Pada Selasa (30/7), tim KPK menggeledah dua rumah saksi, yaitu Aspidsus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan satu orang saksi dari pihak swasta.

“Sedangkan hari ini, dilakukan penggeledahan di dua lokasi, yaitu kantor PT SSI di daerah Karangturi Blok N dan gudang di daerah Karang Kidul Semarang,” ucap Febri.

Dari hasil penggeledahan empat lokasi itu, KPK menyita sejumlah dokumen dan catatan keuangan serta barang bukti elektronik berupa telepon genggam.

“Besok direncanakan akan dilakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dari pihak swasta di kantor Polrestabes Semarang,” kata Febri.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan tiga tersangka itu dalam kasus tersebut, yakni Alvin Suherman (ALV) seorang pengacara, Sendy Perico (SPE) dari pihak swasta atau pihak yang berpekara mulai, dan mantan Asisten Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Agus Winoto (AGW).

Dalam konstruksi perkara dijelaskan bahwa tersangka Sendy melaporkan pihak lain yang menipu dan melarikan uang investasinya sebesar Rp11 miliar.

Sebelum tuntutan dibacakan, Sendy dan Alvin telah menyiapkan uang untuk diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Uang ini diduga ditujukan untuk memperberat tuntutan kepada pihak yang menipunya.

Saat proses persidangan tengah berlangsung, Sendy dan pihak yang ia tuntut memutuskan untuk berdamai.

Setelah proses perdamaian rampung, pada 22 Mei 2019, pihak yang ia tuntut meminta kepada Sendy agar tuntutannya hanya satu tahun.

Alvin kemudian melakukan pendekatan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui seorang perantara. Sang perantara kemudian menginformasikan kepada Alvin bahwa rencana tuntutannya adalah selama dua tahun.

Alvin kemudian diminta menyiapkan uang Rp200 juta dan dokumen perdamaian jika ingin tuntutannya berkurang menjadi satu tahun.

Kemudian, Alvin dan Sendy menyanggupi permintaan tersebut dan berjanji menyerahkan syarat-syarat tersebut pada Jumat (28/6). Pasalnya, pembacaan tuntutan akan dilakukan pada Senin (1/7).

Pada Jumat (28/6) pagi, Sendy menuju sebuah bank dan meminta Ruskian Suherman, pihak swasta mengantar uang ke Alvin di sebuah pusat perbelanjaan di Kelapa Gading. Kemudian sekitar pukul 11.00 WIB, Sukiman Sugita, seorang pengacara mendatangi Alvin di tempat yang sama untuk menyerahkan dokumen perdamaian.

Setelah itu, masih di tempat yang sama pada pukul 12.00 WIB, Ruskian mendatangi Alvin untuk menyerahkan uang Rp200 juta yang ia bungkus dalam sebuah kantong kresek berwarna hitam.

Selanjutnya, Alvin menemui Yadi Herdianto selaku Kasubsi Penuntutan Kejati DKI Jakarta di kompleks perbelanjaan yang sama, untuk menyerahkan kantong kresek berwarna hitam yang diduga berisi uang Rp200 juta dan dokumen perdamaian.

Setelah diduga menerima uang, Yadi menuju Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menggunakan taksi.

Dari Yadi, uang diduga diberikan kepada Agus Winoto sebagai Aspidum Kejati DKI yang memiliki kewenangan untuk menyetujui rencana penuntutan dalam kasus ini. (ben)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

HUKUM

Bowo Sidik Terima Rp 7,8 Miliar untuk “Nyaleg” di Jateng

Published

on

Politikus Golkar Bowo Sidik Pangarso menjalani sidang pembacaan dakwaan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Jatengraya.id, Jakarta – Politikus Golkar Bowo Sidik Pangarso didakwa menerima gratifikasi Rp7,8 miliar dengan rincian 700 ribu dolar Singapura (sekitar Rp7,2 miliar) dan Rp600 juta yang digunakan untuk “nyaleg” atau membiayai kampanye sebagai calon anggota DPR dari Jawa Tengah.

“Terdakwa Bowo Sidik Pangarso selaku penyelenggara negara menerima gratifikasi berupa uang tunai sejumlah 250 ribu dolar Singapura, 200 ribu dolar Singapura, 200 ribu dolar Singapura, 50 ribu dolar Singapura, Rp600 juta yang berhubungan dengan jabatannya sebagai wakil ketua Komisi VI DPR dan anggota badan anggaran DPR,” kata jaksa penuntut umum (JPU) KPK Ikhsan Fernandi di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Pada 29 Maret 2019, KPK melakukan penangkapan terhadap Bowo Sidik dan penggeledahan di kantor milik Bowo yaitu PT Inersia AMpak Engineers dan menemukan uang tunai sebear Rp8.000.300.000 dalam pecahan Rp20 ribu dalam 400.015 amplop putih yang ditempatkan di 4 ribu kotak amplop yang disimpan dalam 81 kardus dan 2 kontainer plastik warna oranye.

Uang tersebut berasal dari penukaran mata uang dolar Singapura karena jabatannya sebagai anggota Komisi VI dan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR dengan rincian:

Pertama, pada sekitar awal 2016 Bowo menerima 250 ribu dolar Singapura karena mengusulkan kabupaten Kepulaan Meranti mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik APBN 2016.

Kedua, pada sekitar tahun 2016 Bowo menerima 50 ribu dolar Singapura saat mengikuti acara musyawarah nasional (munas) Partai Golkar di Denpasar Bali untuk pemilihan ketua umum Partai Golkar periode 2016-2019.

Ketiga, pada 26 Juli 2017 Bowo menerima uang tunai sejumlah 200 ribu dolar Singapura dalam kedudukannya sebagai Wakil Ketua Komisi VI DPR yang sedang membahas Peraturan Menteri Perdagangan tentang Gula Rafinasi (Perdagangan Gula Kristal Rafinasi melalui Pasar Lelang Komoditas)

Keempat, pada 22 Agustus 2017 Bowo menerima uang sejumlah 200 ribu dolar Singapura di restoran Angus House Plaza Senawan dalam kedudukannya selaku wakil ketua Komisi VI DPR RI yang bermitra dengan PT PLN yang merupakan BUMN.

Bowo lalu menyimpan uang senilai total 700 ribu dolar Singapura itu dalam kemara pakaian kamar pribadinya di Cilandak Timur, Jakarta Selatan.

Lalu pada awal 2019 Bowo meminta bantuan Ayi Paryana menukarkan uang sejumlah 693.000 ribu dolar SIngapura ke dalam mata uang rupiah secara bertahap sehingga totalnya mencapai Rp7,189 miliar (dengan kurs Rp10.410/dolar Singapura).

Bowo juga mengirimkan uang yang sudah diterima dari PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) kepada Ayi Paryana sebesar RP840 juta sehingga total uang yang diserahkan Bowo kepada Ayi Paryana adalah sebesar Rp8,029 miliar.

Selain didakwa menerima gratifikasi, Bowo juga didakwa menerima suap dari General Manager Komersial PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Asty Winasty dan Dirut PT HTK Taufik Agustono senilai 163.733 dolar AS dan Rp311.022.932 serta suap dari Direktur Utama PT Ardila Insan Sejahtera Lamidi Jimat sebesar Rp300 juta.

Atas perbuatannya, Bowo didakwa berdasarkan pasal 12 huruf a atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman penjara minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup dan denda minimal Rp200 juta maksimal Rp1 miliar.

Selanjutnya pasal 12 B UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

“Nanti di persidangan kita buktikan semua ya Pak,” kata Bowo singkat seusai pembacaan dakwaan.

Sidang dilanjutkan pada 21 Agustus 2019 dengan agenda pemeriksaan saksi. (dln)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Kembali Geledah Ruang Bupati dan Sekda Kudus Serta Sejumlah OPD

Published

on

Sejumlah tim KPK melakukan pemeriksaan di ruang Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus dengan disaksikan Wakil Bupati Kudus M. Hartopo dan penjagaan dari Kepolisian Resor Kudus, Minggu (28/7/2019).

Jatengraya.id, Kudus – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan ruang kerja bupati dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kudus beserta sejumlah ruang kerja beberapa organisasi perangkat daerah, Minggu (27/7/2019).

Sejumlah ruang kerja OPD yang diperiksa tim KPK, yakni Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, ruang kerja staf khusus bupati, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bagian Organisasi Kepegawaian Setda Kudus serta mobil nissan terano milik bupati.

Tim KPK yang bertugas melakukan penggeledahan memakai rompi bertuliskan KPK dengan didampingi Aparat kepolisian Resor Kudus serta Wakil Bupati Kudus M. Hartopo dan Asisten III Setda Kudus Masut.

Wakil Bupati Kudus Muhammad Hartopo di Kudus, Minggu (27/7/2019), membenarkan, bahwa pemeriksaan oleh tim KPK tidak hanya terbatas di ruang staf khusus bupati, Sekda Kudus, dan BPPKAD, melainkan juga melakukan pemeriksaan di kantor Dinas PUPR, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kudus, serta Bagian Orpeg.

Kehadiran dirinya, kata dia, hanya sebatas mendampingi tim KPK.

Selain melakukan pemeriksaan di sejumlah ruang kerja, mereka juga membawa sejumlah dokumen yang dianggap menjadi dasar atau bukti-bukti lain.

“Hanya saja, secara rinci saya tidak mengetahui baik nama dokumen maupun jumlahnya,” ujarnya.

Dengan adanya pemeriksaan oleh tim KPK, dia memastikan, sejumlah ruang kerja yang sebelumnya disegel oleh KPK, Senin (28/7) sudah bisa digunakan untuk aktivitas kerja.

Ia memperkirakan pemeriksaan oleh tim KPK akan terus berlanjut, termasuk pemeriksaan sejumlah saksi-saki juga akan dilakukan.

Sementara keberadaan mobil nissan terano milik bupati yang ikut diperiksa, kata dia, sejak dulu membawa mobil tersebut ketika saat Pemilihan Kepala Daerah sebelumnya.

Mobil tersebut saat ini masih terparkir di garasi mobil kompleks Sekda Kudus.

KPK sendiri sudah menetapkan status Bupati Kudus Muhammad Tamzil sebagai tersangka atas dugaan jual beli jabatan di Kabupaten Kudus beserta Staf Khusus Agus Suranto dan Sekretaris Dinas (Sekdin) DPPKAD Akhmad Sofyan.

Ruang kerja yang sebelumnya disegel oleh KPK pada Jumat (26/7), yakni ruang kerja Bupati Kudus, staf khusus bupati, ruang kerja Sekda Kudus, dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPP).

Dalam pemeriksaan oleh tim KPK tersebut, tercatat ada 17 personel dari Polres Kudus yang mendapat penugasan bantuan pengamanan. (akh)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Pengadilan Perintahkan Penggugat Bank Jateng Bayar Rp5,4 Miliar

Published

on

Suasana sidang gugatan nasabah terhadap Bank Jateng di Pengadilan Negeri Semarang, Kamis (2/5/2019).

Jatengraya.id, Semarang – Pengadilan Negeri Semarang memerintahkan dua nasabah Bank Jateng, M.Ridwan dan Nanik Supriyati, yang rekeningnya diblokir oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah itu untuk mengembalikan uang Rp5,4 miliar.

Hal tersebut terungkap dalam sidang gugatan perdata yang diajukan oleh kedua nasabah tersebut di Pengadilan Negeri Semarang, Kamis (2/5/2019), dengan agenda pembacaan putusan.

Hakim Ketua Esther Megaria Sitorus dalam putusannya menolak gugatan penggugat yang rekeningnya berisi dana Rp5,4 telah diblokir oleh Bank Jateng.

Menurut hakim, dana sebesar Rp5,4 miliar yang tersimpan di dalam rekening penggugat tersebut merupakan milik Bank Jateng.

Keberadaan uang tersebut, kata dia, akibat dari kesalahan sistem saat prosedur transfer dari rekening BCA milik penggugat ke rekening Bank Jatengnya.

“Dana sebesar itu bukanlah hak penggugat yang seharusnya dikembalikan kepada tergugat,” katanya.

Sementara dalam gugatan rekovensi yang diajukan Bank Jateng terhadap kedua nasabahnya itu, Hakim mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan.

Hakim menyatakan kedua nasabah Bank Jateng itu masih harus memgembalikan uang sebesar Rp5,4 miliar yang merupakan akibat dari kesalahan sistem saat proses transfer.

Perbuatan terdakwa yang tidak mengembalikan dana sebesar Rp5,4 miliar itu disebut hakim sebagai perbuatan melanggar hukum karena uang tersebut merupakan milik Bank Jateng.

Dalam persidangan, menurut hakim, terungkap sekitar 600 transaksi transfer dana melalui Bank Jateng selama kurun waktu Mei hingga Oktober 2018 dengan total mencapai Rp11 miliar.

Dari jumlah tersebut, dana sebanyak Rp5,4 miliar dinilai belum dikembalikan oleh penggugat kepada Bank Jateng.

Sebelumnya diberitakan, Bank Jateng digugat dua nasabahnya di Pengadilan Negeri Semarang, Jawa Tengah, karena telah memblokir rekening sebesar Rp 5,4 miliar tanpa alasan. Kedua nasabah itu adalah M. Ridwan dan Nanik Supriyati, masing-masing warga Kabupaten Pati. (ics)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending