Connect with us

HUKUM

Bupati Temanggung Irit Bicara Usai Diperiksa KPK

Published

on

Bupati Temanggung 2018-2023 M Al Khadziq di gedung KPK Jakarta, Kamis (2/5/2019).

Jatengraya.id, Jakarta – Bupati Temanggung 2018-2023 M Al Khadziq irit bicara seusai diperiksa KPK dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

“Ya pemeriksaannya itu sama dengan BAP-BAP yang lama, jadi karena ada tersangka baru, kita diperiksa, di-BAP (dibuat Berita Acara Pemeriksaan) lagi, ya intinya sama dengan keterangan yang lalu,” kata Khadziq lantas berlalu dari gedung KPK Jakarta, Kamis (2/5/2019).

Khadziq yang datang tanpa pengawalan dan tidak tampak ditemani anak buahnya itu diperiksa untuk Direktur Utama PT PLN nonaktif Sofyan Basir yang menjadi tersangka dalam kasus ini.

Khadiziq sendiri adalah suami dari mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR dari fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih yang sudah menjadi terpidana dalam kasus yang sama.

Dalam putusan Eni, majelis hakim menilai bahwa Eni terbukti menerima suap sebesar Rp4,75 miliar dan gratifikasi Rp5,6 miliar dan 40 ribu dolar Singapura (sekitar Rp410 juta) untuk biaya pilkada Khadziq pada 2018 dan juga musyawarah luar biasa (munaslub) partai Golkar pada 2017 dari sejumlah pengusaha.

Tersangka dalam perkara ini adalah Sofyan Basir. Sofyan diduga membantu bekas anggota Komisi VII DPR dari fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih dan pemilik saham Blackgold Natural Resources (BNR) Ltd Johannes Budisutrisno Kotjo mendapatkan kontrak kerja sama proyek senilai 900 juta dolar AS atau setara Rp12,8 triliun.

Sofyan hadir dalam pertemuan-pertemuan yang dihadiri oleh Eni Maulani Saragih, Johannes Kotjo dan pihak lainnya untuk memasukkan proyek “Independent Power Producer” (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang RIAU-1 (PLTU MT RIAU-1) PT PLN.

Pada 2016, meskipun belum terbit Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menugaskan PT PLN menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan (PIK), Sofyan diduga telah menunjuk Johannes Kotjo untuk mengerjakan proyek PLTU Riau-1 karena untuk PLTU di Jawa sudah penuh dan sudah ada kandidat.

Sehingga PLTU Riau-1 dengan kapasitas 2×300 MW masuk dalam RUPTL PLN. Setelah itu, diduga Sofyan Basir menyuruh salah satu Direktur PT PLN agar “Power Purchase Agreement” (PPA) antara PLN dengan Blackgold Natural Resources dan China Huadian Engineering Co (CHEC) segera direalisasikan.

KPK juga sudah mengirimkan surat permohonan cegah untuk Sofyan sejak 25 April 2019 hingga enam bulan ke depan.

Terkait perkara ini, sudah ada 3 orang yang dijatuhi hukuman yaitu mantan Menteri Sosial yang juga mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham divonis 3 tahun penjara ditambah denda Rp150 juta subsider 2 bulan kurungan.

Eni Maulani Saragih pada 1 Maret 2019 lalu juga telah divonis 6 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan ditambah kewajiban untuk membayar uang pengganti sebesar Rp5,87 miliar dan 40 ribu dolar Singapura.

Sedangkan Johanes Budisutrisno Kotjo diperberat hukumannya oleh Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menjadi 4,5 tahun penjara ditambah denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan.

Sedangkan PT Borneo Lumbung Energi dan Metal (BLEM) Samin Tan juga sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga memberikan suap kepada Eni Maulani Saragih sejumlah Rp5 miliar. (dln)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

HUKUM

Bowo Sidik Terima Rp 7,8 Miliar untuk “Nyaleg” di Jateng

Published

on

Politikus Golkar Bowo Sidik Pangarso menjalani sidang pembacaan dakwaan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Jatengraya.id, Jakarta – Politikus Golkar Bowo Sidik Pangarso didakwa menerima gratifikasi Rp7,8 miliar dengan rincian 700 ribu dolar Singapura (sekitar Rp7,2 miliar) dan Rp600 juta yang digunakan untuk “nyaleg” atau membiayai kampanye sebagai calon anggota DPR dari Jawa Tengah.

“Terdakwa Bowo Sidik Pangarso selaku penyelenggara negara menerima gratifikasi berupa uang tunai sejumlah 250 ribu dolar Singapura, 200 ribu dolar Singapura, 200 ribu dolar Singapura, 50 ribu dolar Singapura, Rp600 juta yang berhubungan dengan jabatannya sebagai wakil ketua Komisi VI DPR dan anggota badan anggaran DPR,” kata jaksa penuntut umum (JPU) KPK Ikhsan Fernandi di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Pada 29 Maret 2019, KPK melakukan penangkapan terhadap Bowo Sidik dan penggeledahan di kantor milik Bowo yaitu PT Inersia AMpak Engineers dan menemukan uang tunai sebear Rp8.000.300.000 dalam pecahan Rp20 ribu dalam 400.015 amplop putih yang ditempatkan di 4 ribu kotak amplop yang disimpan dalam 81 kardus dan 2 kontainer plastik warna oranye.

Uang tersebut berasal dari penukaran mata uang dolar Singapura karena jabatannya sebagai anggota Komisi VI dan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR dengan rincian:

Pertama, pada sekitar awal 2016 Bowo menerima 250 ribu dolar Singapura karena mengusulkan kabupaten Kepulaan Meranti mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik APBN 2016.

Kedua, pada sekitar tahun 2016 Bowo menerima 50 ribu dolar Singapura saat mengikuti acara musyawarah nasional (munas) Partai Golkar di Denpasar Bali untuk pemilihan ketua umum Partai Golkar periode 2016-2019.

Ketiga, pada 26 Juli 2017 Bowo menerima uang tunai sejumlah 200 ribu dolar Singapura dalam kedudukannya sebagai Wakil Ketua Komisi VI DPR yang sedang membahas Peraturan Menteri Perdagangan tentang Gula Rafinasi (Perdagangan Gula Kristal Rafinasi melalui Pasar Lelang Komoditas)

Keempat, pada 22 Agustus 2017 Bowo menerima uang sejumlah 200 ribu dolar Singapura di restoran Angus House Plaza Senawan dalam kedudukannya selaku wakil ketua Komisi VI DPR RI yang bermitra dengan PT PLN yang merupakan BUMN.

Bowo lalu menyimpan uang senilai total 700 ribu dolar Singapura itu dalam kemara pakaian kamar pribadinya di Cilandak Timur, Jakarta Selatan.

Lalu pada awal 2019 Bowo meminta bantuan Ayi Paryana menukarkan uang sejumlah 693.000 ribu dolar SIngapura ke dalam mata uang rupiah secara bertahap sehingga totalnya mencapai Rp7,189 miliar (dengan kurs Rp10.410/dolar Singapura).

Bowo juga mengirimkan uang yang sudah diterima dari PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) kepada Ayi Paryana sebesar RP840 juta sehingga total uang yang diserahkan Bowo kepada Ayi Paryana adalah sebesar Rp8,029 miliar.

Selain didakwa menerima gratifikasi, Bowo juga didakwa menerima suap dari General Manager Komersial PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Asty Winasty dan Dirut PT HTK Taufik Agustono senilai 163.733 dolar AS dan Rp311.022.932 serta suap dari Direktur Utama PT Ardila Insan Sejahtera Lamidi Jimat sebesar Rp300 juta.

Atas perbuatannya, Bowo didakwa berdasarkan pasal 12 huruf a atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman penjara minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup dan denda minimal Rp200 juta maksimal Rp1 miliar.

Selanjutnya pasal 12 B UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

“Nanti di persidangan kita buktikan semua ya Pak,” kata Bowo singkat seusai pembacaan dakwaan.

Sidang dilanjutkan pada 21 Agustus 2019 dengan agenda pemeriksaan saksi. (dln)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Empat Lokasi di Semarang Digeledah Kasus Suap Perkara Kejati DKI

Published

on

KPK menggeledah empat lokasi di Semarang, Jawa Tengah, dalam penyidikan kasus suap terkait penanganan perkara di Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.

Jatengraya.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah empat lokasi di Semarang, Jawa Tengah, dalam penyidikan kasus suap terkait penanganan perkara di Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.

“Dalam kasus dugaan suap terkait penanganan perkara di Kejati DKI Jakarta, dalam dua hari ini KPK melakukan penggeledahan di sejumlah tempat di Jawa Tengah,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Pada Selasa (30/7), tim KPK menggeledah dua rumah saksi, yaitu Aspidsus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan satu orang saksi dari pihak swasta.

“Sedangkan hari ini, dilakukan penggeledahan di dua lokasi, yaitu kantor PT SSI di daerah Karangturi Blok N dan gudang di daerah Karang Kidul Semarang,” ucap Febri.

Dari hasil penggeledahan empat lokasi itu, KPK menyita sejumlah dokumen dan catatan keuangan serta barang bukti elektronik berupa telepon genggam.

“Besok direncanakan akan dilakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dari pihak swasta di kantor Polrestabes Semarang,” kata Febri.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan tiga tersangka itu dalam kasus tersebut, yakni Alvin Suherman (ALV) seorang pengacara, Sendy Perico (SPE) dari pihak swasta atau pihak yang berpekara mulai, dan mantan Asisten Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Agus Winoto (AGW).

Dalam konstruksi perkara dijelaskan bahwa tersangka Sendy melaporkan pihak lain yang menipu dan melarikan uang investasinya sebesar Rp11 miliar.

Sebelum tuntutan dibacakan, Sendy dan Alvin telah menyiapkan uang untuk diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Uang ini diduga ditujukan untuk memperberat tuntutan kepada pihak yang menipunya.

Saat proses persidangan tengah berlangsung, Sendy dan pihak yang ia tuntut memutuskan untuk berdamai.

Setelah proses perdamaian rampung, pada 22 Mei 2019, pihak yang ia tuntut meminta kepada Sendy agar tuntutannya hanya satu tahun.

Alvin kemudian melakukan pendekatan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui seorang perantara. Sang perantara kemudian menginformasikan kepada Alvin bahwa rencana tuntutannya adalah selama dua tahun.

Alvin kemudian diminta menyiapkan uang Rp200 juta dan dokumen perdamaian jika ingin tuntutannya berkurang menjadi satu tahun.

Kemudian, Alvin dan Sendy menyanggupi permintaan tersebut dan berjanji menyerahkan syarat-syarat tersebut pada Jumat (28/6). Pasalnya, pembacaan tuntutan akan dilakukan pada Senin (1/7).

Pada Jumat (28/6) pagi, Sendy menuju sebuah bank dan meminta Ruskian Suherman, pihak swasta mengantar uang ke Alvin di sebuah pusat perbelanjaan di Kelapa Gading. Kemudian sekitar pukul 11.00 WIB, Sukiman Sugita, seorang pengacara mendatangi Alvin di tempat yang sama untuk menyerahkan dokumen perdamaian.

Setelah itu, masih di tempat yang sama pada pukul 12.00 WIB, Ruskian mendatangi Alvin untuk menyerahkan uang Rp200 juta yang ia bungkus dalam sebuah kantong kresek berwarna hitam.

Selanjutnya, Alvin menemui Yadi Herdianto selaku Kasubsi Penuntutan Kejati DKI Jakarta di kompleks perbelanjaan yang sama, untuk menyerahkan kantong kresek berwarna hitam yang diduga berisi uang Rp200 juta dan dokumen perdamaian.

Setelah diduga menerima uang, Yadi menuju Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menggunakan taksi.

Dari Yadi, uang diduga diberikan kepada Agus Winoto sebagai Aspidum Kejati DKI yang memiliki kewenangan untuk menyetujui rencana penuntutan dalam kasus ini. (ben)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Kembali Geledah Ruang Bupati dan Sekda Kudus Serta Sejumlah OPD

Published

on

Sejumlah tim KPK melakukan pemeriksaan di ruang Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus dengan disaksikan Wakil Bupati Kudus M. Hartopo dan penjagaan dari Kepolisian Resor Kudus, Minggu (28/7/2019).

Jatengraya.id, Kudus – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan ruang kerja bupati dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kudus beserta sejumlah ruang kerja beberapa organisasi perangkat daerah, Minggu (27/7/2019).

Sejumlah ruang kerja OPD yang diperiksa tim KPK, yakni Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, ruang kerja staf khusus bupati, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bagian Organisasi Kepegawaian Setda Kudus serta mobil nissan terano milik bupati.

Tim KPK yang bertugas melakukan penggeledahan memakai rompi bertuliskan KPK dengan didampingi Aparat kepolisian Resor Kudus serta Wakil Bupati Kudus M. Hartopo dan Asisten III Setda Kudus Masut.

Wakil Bupati Kudus Muhammad Hartopo di Kudus, Minggu (27/7/2019), membenarkan, bahwa pemeriksaan oleh tim KPK tidak hanya terbatas di ruang staf khusus bupati, Sekda Kudus, dan BPPKAD, melainkan juga melakukan pemeriksaan di kantor Dinas PUPR, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kudus, serta Bagian Orpeg.

Kehadiran dirinya, kata dia, hanya sebatas mendampingi tim KPK.

Selain melakukan pemeriksaan di sejumlah ruang kerja, mereka juga membawa sejumlah dokumen yang dianggap menjadi dasar atau bukti-bukti lain.

“Hanya saja, secara rinci saya tidak mengetahui baik nama dokumen maupun jumlahnya,” ujarnya.

Dengan adanya pemeriksaan oleh tim KPK, dia memastikan, sejumlah ruang kerja yang sebelumnya disegel oleh KPK, Senin (28/7) sudah bisa digunakan untuk aktivitas kerja.

Ia memperkirakan pemeriksaan oleh tim KPK akan terus berlanjut, termasuk pemeriksaan sejumlah saksi-saki juga akan dilakukan.

Sementara keberadaan mobil nissan terano milik bupati yang ikut diperiksa, kata dia, sejak dulu membawa mobil tersebut ketika saat Pemilihan Kepala Daerah sebelumnya.

Mobil tersebut saat ini masih terparkir di garasi mobil kompleks Sekda Kudus.

KPK sendiri sudah menetapkan status Bupati Kudus Muhammad Tamzil sebagai tersangka atas dugaan jual beli jabatan di Kabupaten Kudus beserta Staf Khusus Agus Suranto dan Sekretaris Dinas (Sekdin) DPPKAD Akhmad Sofyan.

Ruang kerja yang sebelumnya disegel oleh KPK pada Jumat (26/7), yakni ruang kerja Bupati Kudus, staf khusus bupati, ruang kerja Sekda Kudus, dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPP).

Dalam pemeriksaan oleh tim KPK tersebut, tercatat ada 17 personel dari Polres Kudus yang mendapat penugasan bantuan pengamanan. (akh)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending