Connect with us

HUKUM

Ketum PA 212 Diperiksa Polresta Surakarta

Published

on

Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Ma'arif, saat akan menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan pelanggaran Pemilu di Mapolresta Surakarta, Kamis (7/2/2019).

Jatengraya.id, Solo – Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma’arif telah diperiksa terkait dugaan pelanggaran tindak pidana kampanye di Markas Polres Kota Surakarta, Kamis (7/2/2019).

Slamet Ma’arif didampingi Tim Pembela Muslim (TPM), dan Ketua Dewan Kehormatan DPP PAN Amien Rais, datang ke Mapolresta Surakarta untuk memenuhi panggilan polisi, atas kasus tersebut.

Selain itu, Tim Penyidik Polresta Surakarta juga memanggil dua saksi lainnya yang merupakan anggota panitia Tabligh Akbar PA 212 untuk diperiksa.

Menurut Amien Rais, dirinya ikut datang ke Mapolresta Surakarta untuk memberikan dukungan kepada Slamet Ma’arif.

“Saya datang ke Solo sebagai bentuk dukungan terhadap Slamet Ma’arif, karena saya juga Ketua Penasihat PA 212,” kata Amien.

Menurut TPM Mahendradatta, Slamet Ma’arif diperiksa oleh polisi karena dianggap melakukan kampanye di luar jadwal. Kehadiran Slamet ke Solo sebagai Ketum PA 212 dalam acara Tabligh Akbar PA 212 di Bundaran Gladak Jalan Slamet Riyadi Solo pada Minggu (13/1).

Menurut Mahendradatta, mungkin pihak Bawaslu atau pihak pelapor mempunyai tafsiran lain. Namun, Insya Allah bisa diselesaikan dengan baik.

Menyinggung soal rekaman yang disampaikan oleh Slamet Ma’arif pada acara Tabliq Akbar, Mahendradatta menjelaskan pihaknya menilai tidak ada masalah. Hal itu, memang sesuai Tablik Akbar 212 yang begitu.

“Saya menilai hal ini, mengarah ke kampanye saja. Saya berharap pemeriksaan terhadap kliennya bisa cepat selesai,” katanya.

Menurut Kasat Rekrim Polresta Surakarta Kompol Fadli, pemanggilan Slamet Ma’arif di Polresta Surakarta sebagai saksi.

“Slamet dipanggil sebagai saksi, dan proses ini sudah sampai penyidikan. Kami tunggu nanti setelah selesai pemeriksaan,” kata Kasat.

Menyinggung ada aksi di depan Mapolresta yang dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap Slamet Ma’arif, menurut Kasat Reskrim, hal itu tidak akan memengaruhi jalannya proses hukum.

“Kami sudah terbiasa dengan seperti ini, namanya juga demokrasi. Namun, polri tetap bertindak profesional,” katanya.

Slamet Ma’arif sendiri dijerat dengan pasal 492 dan 521 Undang-Undang nomor 7/2017 tentang Kampanye yang dilarang bagi peserta Pemilu dan tim Kampanye. (bdm)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

HUKUM

Bupati Marzuqi Penyuap Hakim Lasito di Hukum 3 Tahun Penjara

Published

on

Bupati Nonaktif Jepara Ahmad Marzuqi.

Jatengraya.id, Semarang – Bupati Nonaktif Jepara Ahmad Marzuqi dijatuhi hukuman 3 tahun penjara atas kasus suap terhadap hakim PN Semarang.

Putusan yang dibacakan Hakim Ketua Aloysius Priharnoto Bayuaji dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (3/9/2019), lebih rendah dari tuntutan jaksa selama 4 tahun penjara.

Selain hukuman badan, hakim juga menjatuhkan putusan berupa denda sebesar Rp400 juta yang jika tidak dibayarkan maka akan diganti dengan kurungan selama 3 bulan.

“Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” katanya.

Marzuqi dinilai terbukti memberikan Rp500 juta dan 16 ribu dolar AS kepada Hakim Lasito yang mengadili perkara praperadilan yang diajukannya.

Uang tersebut diberikan dengan maksud agar hakim mengabulkan permohonan praperadilan atas status tersangkanya dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan keuangan untuk partai politik di Jepara.

Dalam putusannya, hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun sejak terdakwa selesai menjalani masa hukumannya.

Atas putusan tersebut, baik terdakwa maupun jaksa penuntut umum sama-sama menyatakan pikir-pikir. (ics)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Hakim Lasito Langsung Terima Putusan 4 Tahun Penjara

Published

on

Hakim Lasito menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (3/9/2019).

Jatengraya.id, Semarang – Hakim nonaktif Pengadilan Negeri Semarang Lasito langsung menerima hukuman 4 tahun penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor Semarang dalam kasus pemberian suap dari Bupati Jepara Ahmad Marzuqi.

Sikap tersebut disampaikan Lasito dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (3/9/2019), yang dipimpin Hakim Ketua Aloysius Priharnoto Bayuaji. Dia tanpa berkonsultasi dengan penasihat hukumnya.

“Saya menerima,” kata Lasito singkat.

Sementara itu, jaksa penuntut umum menyatakan masih pikir-pikir.

Dalam sidang tersebut, Lasito dijatuhi hukum 4 tahun penjara dan denda Rp400 juta. Hukuman tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa selama 5 tahun penjara.

Usai sidang, Lasito menyatakan ikhlas dengan putusan yang dijatuhkan tersebut.

Namun, dia mengaku kecewa karena dirinya sendiri yang harus menanggung hukuman dalam perkara ini.

Semestinya, kata dia, mantan Ketua PN Semarang Purwobo Edi Santosa yang terkait dengan perkara ini juga dihukum.

“Kalau saya sendiri yang menerima hukuman tentu tidak adil,” kata Lasito. (ics)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Hakim Tolak Nyatakan Mantan Ketua PN Semarang Terlibat Suap Bupati

Published

on

Hakim Lasito berkonsultasi dengan penasihat hukumnya usai sidang putusan di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (3/9/2019).

Jatengraya.id, Semarang – Majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang yang menyidangkan kasus suap Bupati Jepara terhadap hakim PN Semarang menolak permintaan agar menetapkan mantan Ketua PN Semarang Purwono Edi Santosa sebagai pelaku yang terlibat dalam perkara itu.

Hal tersebut disampaikan Hakim Ketua Aloysius Priharnoto Bayuaji dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (3/9/2019), dengan agenda pembacaan putusan atas terdakwa Hakim Lasito.

Menurut hakim, dakwaan jaksa terhadap terdakwa Lasito tidak menyertakan di-juncto-kan dengan pasal 55 KUHP.

“Oleh karenanya permintaan terdakwa tersebut haruslah ditolak,” katanya.

Dalam sidang tersebut, Lasito dijatuhi hukum 4 tahun penjara dan denda Rp400 juta. Hukuman tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa selama 5 tahun penjara.

Sementara itu usai sidang, Jaksa Penuntut Umum Wawan Yunarwanto mengatakan fakta dalam persidangan terungkap tentang dugaan keterlibatan mantan Ketua PN Semarang.

“Termasuk dalam analisa yuridis tuntutan yang kami sampaikan,” katanya.

Menurut dia, KPK tidak akan berhenti pada putusan terhadap Lasito dan Bupati Jepara Ahmad Marzuqi ini.

“Akan kami dalami lagi. Inikan baru satu bukti keterangan dari Lasito,” katanya. (ics)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending